Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut data penerima bantuan sosial (bansos) masih tidak akurat. Terjadi tumpang tindih data di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut akhirnya membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.
"Tidak hanya bansos, begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah yang lain. Data di pemerintah pusat dan daerah sering tidak sambung. Ini harus segera diperbaiki," ujar ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).
Kepala negara pun meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu meningkatkan kualitas data yang dikelola pemerintah pusat dan daerah. BPKP harus bisa mengawal jalannya integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram.
"Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki. Gunakan, manfaatkan," tuturnya.
Jika hal tersebut dilakukan, ia meyakini persoalan ketidakakuratan data yang sering terjadi di kementerian/lembaga dan pemda bisa diselesaikan. (P-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved