Delapan ASN Kementerian/Lembaga Terapkan Kerja dari Bali

APARATUR Sipil Negara (ASN) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan ASN tujuh K/L menerapkan program Work from Bali (WFB) atau bekerja dari Bali.

Upaya itu sebagai pemulihan pariwisata di Pulau Dewata yang perekonomiannya terdampak hebat hingga minus 9% pada tahun lalu.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10% dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu dalam keterangannya, Kamis (20/5).

Adapun tujuh kementerian tersebut yang diminta untuk menerapkan WFB ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi. WFB sendiri dikatakan dimulai sejak Mei hingga Desember tahun ini.

Lebih lanjut, Odo menyampaikan dengan banyak ASN yang bekerja dari Bali, diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal baik.

Baca juga: Setahun Terakhir Penjualan Campervan Mencapai 750 Ribu Unit

“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal,” tambahnya.

Odo membantah jika pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum.

Di sisi lain, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan, ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB. Seperti menggenjot program vaksinasi Covid 19 di Bali.

“Pak Menko (Luhut B. Pandjaitan) pada Bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau,” jelasnya.

Diketahui pada Selasa (18/5), Kemenko Marves melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC).

Dalam Mou tersebut disebutkan seluruh penyelenggaraan kegiatan di Bali dilakukan dengan standar dan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk melindungi masyarakat di kawasan ini dari penyebaran korona, seluruh pengunjung baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun keperluan lain wajib mengikuti persyaratan perjalanan ke Bali dengan melakukan tes swab PCR maupun rapid antigen,” pungkas Jodi. (OL-4)