Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak sembilan pos penyekatan untuk menutup akses ke tempat wisata didirikan Polres Pariaman. Hal tersebut dilakukan usai Pemerintah Kota Pariaman memutuskan untuk menutup seluruh objek wisatanya hingga Senin (17/5).
Kapolres Pariaman AKBP Deni Rendra Laksmana, menjelaskan, sembilan pos tersebut terdiri dari 8 pos bersifat stasioner atau diam di tempat, dan satu pos secara mobile atau bergerak.
"Pos mobile ini nanti akan menghalau atau mengusir pengunjung yang lolos masuk dari penyekatan atau yang masuk melewati jalan tikus," ujarnya.
Baca juga: Puluhan Warga Perumahan di Kota Malang Terpapar Covid-19
Dikatakan, delapan pos penyekatan tersebut di antaranya Pos Satu Simpang Muaro, Pos Dua Stasiun, Pos Tiga Simpang Tugu Asean, Pos Empat Simpang Rumah Bupati, Pos Lima Simpang TPI.
Kemudian Pos Enam Simpang Muaro Sunur, Pos Tujuh Simpang Penangkaran Penyu, Pos Delapan Simpang Talao Green. Sedangkan untuk Pos yang bersifat mobile berada di Pantai Gandoriah.
Setiap pos ini akan dijaga personel gabungan dari Polres, TNI, Pol PP, polisi pariwisata, Dishub, BPBD, dan petugas Pariwisata Kota Pariaman.
"Hal ini kita lakukan agar Pariaman tidak berubah menjadi zona oranye atau merah, mengingat daerah tetangga saat ini sudah berada di zona
merah penyerabaran covid-19," terang Deni.
"Kami akan terus melakukan evaluasi apakah nanti penyekatan ini akan terhenti di hari Senin, ataukah akan kita perpanjang. Semua itu
tergantung dari tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat sendiri," tandasnya. (H-3)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
EPIDEMIOLOG Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan bahwa perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi memerlukan justifikasi yang kuat.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan lintas kementerian lain membuat rekomendasi kepada Presiden terkait pencabutan status kedaruratan covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari waktu senggang Presiden untuk berdialog tentang mencabut status kedaruratan kesehatan covid-19, merespons kebijakan WHO terbaru.
RUMAH Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat resmi ditutup sepenuhnya dan tidak lagi melayani isolasi pasien Covid-19 mulai hari ini.
Ketua Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan menjelaskan kondisi ‘normal’ di Indonesia dengan sendirinya tercipta bahkan sebelum Indonesia berstatus endemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved