Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan lintas kementerian lain membuat rekomendasi kepada Presiden terkait pencabutan status kedaruratan covid-19. Pencabutan kedaruratan covid-19 sebagai bencana nasional perlu pengumuman resmi dari presiden.
"Tentu saja untuk mencabut itu perlu pengumuman resmi dari Bapak Presiden dan tentu itu kita harapkan teman-teman bisa sabar menunggu dari Kemenkes atau dari Bapak Presiden akan umumkan secara resmi," kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam konferensi pers secara daring, Selasa (9/5).
Saat ini ada rekomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait selesainya kedaruratan ini. Pertama, penguatan kapasitas nasional dalam mengantisipasi pandemi atau endemi di masa mendatang.
Baca juga : Kemenkes: tidak Ada Batasan Jelas Berakhirnya Pandemi
"Jadi masing-masing negara direkomendasikan harus memberikan penguatan pada kapasitas nasional dalam mengantisipasi status pandemi dan endemi di masa yang akan datang. Artinya bisa saja di masa mendatang terjadinya pandemi atau endemi yang baru," ujarnya.
Kedua, integrasi vaksinasi covid-19 dalam program rutin nasional. Ketiga penguatan surveilans terhadap penyakit saluran pernapasan untuk meningkatkan kewaspadaan. Keempat menyiapkan kebijakan nasional yang bersifat jangka panjang untuk intervensi kesehatan baik dalam vaksinasi, alat diagnostik dan sebagainya.
Baca juga : Status Darurat Covid-19 Dicabut, KSP: Kita Perkuat Sistem Kesehatan Nasional
Kemudian melanjutkan menghilangkan batasan terkait perjalanan internasional apakah persyaratan ada pembatasan atau tidak dan terkahir yakni memperkuat penelitian.
"Rekomendasi dari WHO bahwa penelitian dari satu rekomendasi bahwa covid-19 ini dilakukan penelitian-penelitian untuk menemukan hal-hal yang berkaitan terkait pencegahan, promotif, preventif, terhadap kasus ini," ungkapnya.
WHO juga memberikan rekomendasi kepada masing-masing negara untuk melakukan upaya transisi covid-19. Diberitakan sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Darurat Kesehatan Global terkait covid-19. (Z-8)
EPIDEMIOLOG Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan bahwa perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi memerlukan justifikasi yang kuat.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari waktu senggang Presiden untuk berdialog tentang mencabut status kedaruratan kesehatan covid-19, merespons kebijakan WHO terbaru.
RUMAH Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat resmi ditutup sepenuhnya dan tidak lagi melayani isolasi pasien Covid-19 mulai hari ini.
“Saya mohon bangsa ini, pemimpin-pemimpin kita, dalam bidang politik mana semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas,” kata Luhut
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved