Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan lintas kementerian lain membuat rekomendasi kepada Presiden terkait pencabutan status kedaruratan covid-19. Pencabutan kedaruratan covid-19 sebagai bencana nasional perlu pengumuman resmi dari presiden.
"Tentu saja untuk mencabut itu perlu pengumuman resmi dari Bapak Presiden dan tentu itu kita harapkan teman-teman bisa sabar menunggu dari Kemenkes atau dari Bapak Presiden akan umumkan secara resmi," kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam konferensi pers secara daring, Selasa (9/5).
Saat ini ada rekomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait selesainya kedaruratan ini. Pertama, penguatan kapasitas nasional dalam mengantisipasi pandemi atau endemi di masa mendatang.
Baca juga : Kemenkes: tidak Ada Batasan Jelas Berakhirnya Pandemi
"Jadi masing-masing negara direkomendasikan harus memberikan penguatan pada kapasitas nasional dalam mengantisipasi status pandemi dan endemi di masa yang akan datang. Artinya bisa saja di masa mendatang terjadinya pandemi atau endemi yang baru," ujarnya.
Kedua, integrasi vaksinasi covid-19 dalam program rutin nasional. Ketiga penguatan surveilans terhadap penyakit saluran pernapasan untuk meningkatkan kewaspadaan. Keempat menyiapkan kebijakan nasional yang bersifat jangka panjang untuk intervensi kesehatan baik dalam vaksinasi, alat diagnostik dan sebagainya.
Baca juga : Status Darurat Covid-19 Dicabut, KSP: Kita Perkuat Sistem Kesehatan Nasional
Kemudian melanjutkan menghilangkan batasan terkait perjalanan internasional apakah persyaratan ada pembatasan atau tidak dan terkahir yakni memperkuat penelitian.
"Rekomendasi dari WHO bahwa penelitian dari satu rekomendasi bahwa covid-19 ini dilakukan penelitian-penelitian untuk menemukan hal-hal yang berkaitan terkait pencegahan, promotif, preventif, terhadap kasus ini," ungkapnya.
WHO juga memberikan rekomendasi kepada masing-masing negara untuk melakukan upaya transisi covid-19. Diberitakan sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Darurat Kesehatan Global terkait covid-19. (Z-8)
EPIDEMIOLOG Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan bahwa perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi memerlukan justifikasi yang kuat.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari waktu senggang Presiden untuk berdialog tentang mencabut status kedaruratan kesehatan covid-19, merespons kebijakan WHO terbaru.
RUMAH Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat resmi ditutup sepenuhnya dan tidak lagi melayani isolasi pasien Covid-19 mulai hari ini.
Ketua Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan menjelaskan kondisi ‘normal’ di Indonesia dengan sendirinya tercipta bahkan sebelum Indonesia berstatus endemi.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved