Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
AKSES internet di Papua, terutama di dua kota utama yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta beberapa daerah sekitarnya sampai saat ini masih belum aktif. Pemerintah diminta untuk segera mengambil tindakan darurat agar akses internet bisa kembali normal. Sebab akan berimbas pada lumpuhnya kegiatan masyarakat dan terutama beberapa agenda strategis di depan mata yaitu penyelenggaraan PON 2021.
"Tidak bisa kita bayangkan bagaimana infrastuktur vital ini bisa terbengkelai begitu lama. Ini sudah hampir satu minggu akses internet putus. Artinya kesigapan pemerintah sangat lemah dalam mengatasi masalah, padahal Papua saat ini sedang menyiapkan even besar seperti PON. Kalau internet mati, lalu masyarakat bisa apa?" ungkap Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/5).
Bukan hanya itu Boy juga menyayangkan langkah antisipasi dalam menyelesaikan masalah putusnya internet di Papua karena tidak ada upaya solusi darurat sambil menunggu langkah perbaikan secara menyeluruh. Imbas putusnya internet di Papua sangat luar biasa.
"Dari sisi kegiatan belajar mengajar siswa dan mahasiswa sudah pasti terganggu. Kegiatan ekonomi berbasis online juga terkendala dan itu tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Pemerintah suruh belajar dari rumah, lalu internet mati, masyarakat bisa apa?," kata Boy.
Dalam rangka itu kata dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika harus sesegera mungkin mengembalikan akses internet yang putus di Papua. "Jangan sampai gara-gara masalah ini, masyarakat Papua punya spekulasi lain apalagi beberapa waktu terakhir situasi di Papua cenderung memanas pasca tertembaknya Kepala BIN Daerah Papua. Jadi harap ini jadi perhatian serius," tegasnya.
Even PON kata dia sangat tergantung pada akses internet. Dia mengingatkan jika saja masih terus terbengkelai, maka sebaiknya PON ditunda saja. "Karena percuma juga kalau akses internet susah. Apalagi dua kota ini adalah penyangga kegiatan PON yang utama. Jika internet di sini saja bermasalah bagaimana persiapan PON bisa maksimal? Ini tolong jadi perhatian pemerintah," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: 515 Pemohon Ajukan SIKM di Jakarta, Hanya 65 yang Disetujui
BMKG mencatat bahwa terjadi tsunami kecil di perairan Indonesia akibat gempa M 8,7 yang terjadi wilayah pesisir timur Rusia. Gelombang tsunami tersebut paling tinggi sekitar 20 cm.
BMKG Wilayah V Jayapura melaporkan bahwa tujuh daerah di Tanah Papua berisiko terdampak akibat gempa besar berkekuatan 8,7 magnitudo
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital resmi membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access).
Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah sumber serangan DDoS terbanyak di dunia, menempati posisi pertama dan mengungguli negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong.
Nico menyarankan agar Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink milik Elon Musk tersebut.
Peneliti Jepang mengklaim memecahkan rekor kecepatan internet tercepat, dengan transmisi 125.000 GB per detik, sejauh 1.800 km.
PERTUMBUHAN internet service provider (ISP) dan network access point (NAP) di Indonesia sangat signifikan.
Kehadiran paket layanan data dengan masa berlaku tertentu juga telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dari pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved