Ombudsman Desak Pemkot Pematangsiantar Tunda Kenaikan NJOP 1000%

OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Sumut meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar menunda serta meninjau kembali pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 -2023.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan upaya Pemkot Pematangsiantar untuk menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang wajar.

"Hal yang wajar saja jika Pemkot Pematangsiantar menaikan NJOP Tanah dan Bangunan. Mungkin ingin meningkatkan pendapatan mereka dari sektor ini, namun momentum untuk meningkatkan NJOP Tanah dan Bangunan kurang pas dan kurang tepat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang melemah akibat dampak pandemi covid-19", kata Abyadi Siregar, Senin (26/4).

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Ombudsman soal Kebakaran Kilang Balongan

Abyadi menjelaskan sebenarnya sejak tahun 2000 pemerintah sangat fokus untuk meringankan dan mengurangi beban masyarakat dengan berbagai kebijakan kebijakannya.

"Misalnya dari sektor ekonomi perbankan, pemerintah memberikan kemudahan kemudahan-kemudahan kredit bagi masyarakat. Dan begitu banyak anggaran digelontorkan akibat dampak covid-19 untuk membantu masyarakat. Sejak tahun 2000 sampai sekarang pemerintah telah berusaha untuk membantu ekonomi sulit masyarakat. Namun tiba-tiba Pemko Pematangsiantar membuat sebuah kebijakan
yang justru sebenarnya seperti tidak linear dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat", jelasnya.

Menurutnya momentum untuk menaikkan NJOP Tanah dan Bangunan justru tidak tepat. Sepertinya Pemkot Pematangsiantar berusaha untuk meringankan beban masyarakat tetapi dengan kebijakan seperti kenaikan NJOP Tanah dan Bangunan tersebut justru terkesan tidak membantu malah menambah beban masyarakat.

"Saya berharap kebijakan tersebut ditinjau kembali atau ditunda dulu penerapan aplikasinya sampai ekonomi masyarakat membaik, jangan di situasi sekarang diterapkan," tandanya.

Baca juga: Ombudsman Temukan 4 Potensi Maladministrasi dalam Ekspor Benur

Selain itu menurut Abyadi mestinya kebijakan yang dibuat oleh Pemkot Pematangsiantat apalagi menyangkut kepentingan publik harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diberlakukan dan jumlah besaran kenaikan membutuhkan kajian.

"Saya tidak tahu dan kurang mengerti Pemko Pematangsiantar sampai menaikkan 1000%. Mestinya itu harus mendapatkan kajian dengan mempertimbangkan situasi dan ekonomi masyarakat. Boleh naik tetapi jangan sampai dengan angka-angka yang di luar dugaan yang justru membuat masyarakat susah. Jadi harus ditunda dahulu pemberlakukannya bila memungkinkan kembali ditinjau kembali. Dan untuk selanjutnya kami akan segera mengkomunikasikan dengan pihak Pemkot Pematangsiantar," tegasnya. (OL-3)