Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
TURUNNYA harga hasil panen petani kelapa sawit yang diduga akibat permainan pengusaha besar atau pemilik PKS (Perusahan Kelapa Sawit). Apalagi penurunan harga sawit TBS (Tandan Buah Segar) itu dinilai sangat tidak wajar dan terkesan dalam tempo waktu sangat singkat.
Yakni dari dua pekan lalu atau sebelum Ramadan seharga Rp1.850 per kg, sekarang turun menjadi Rp1.300 per kg. Bahkan penurunan itu dilakukan sepihak oleh pembeli dan tidak peduli kondisi kekecewaan petani. Kondisi pasar yang tidak berpihak kepada petani sawit itu mendapat perhatian dari Wakil Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membidangi ekonomi dan pertanian, Abdullah Puteh.
Mantan Gubernur Aceh tersebut kepada mediaindonesia.com, Selasa (20/4) mengatakan anjloknya harga sawit milik petani antara lain tidak ada kehadiran pemerintah pascapanen. Pengusaha besar atau PKS berani membeli hasil panen masyarakat dengan harga rendah. Lalu pembentuan harga dilakukan sepihak yang bebas dari kontrol pemerintah.
Petani yang terkena imbas tidak tahu harus berbuat apa ketika hasil produksi panen mereka turun harga sangat rendah dan sudah tidak sesuai lagi dengan biaya produksi. Petani terpaksa menahan rugi.
"Dimana-mana seluruh Indonesia demikian. Tidak ada kehadiran pemerintah untuk mengontrol harga. Beda dengan hasil gabah padi," tutur Abdullah Puteh.
Senator asal daerah pemilihan Provinsi Aceh itu menuturkan, seharusnya pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam hal ini. Apalagi menyangkut kesejahteraan atau perekonomian petani.
Keluhan terkait anjloknya harga sawit juga disampaikan tokoh masyatakat petani sawit di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Petani sawit tidak berdaya dan harus mengadu kemana saat harga biji bahan baku minyak goreng itu turun pada level terendah.
baca juga: Kelapa Sawit Aceh
Persoalan harga hasil panen adalah paling penting bagi petani. Apalagi biaya pupuk, saprodi dan ongkor kerja cukup besar dikeluarkan petani agar produksi melimpah.
"Petani hanya mengandalkan dan berharap dari hasil panen. Sejak tanaman mulai berbunga mereka sudah menaruh harapan untuk kebutuhan sanak keluarga. Ternyata saat panen tiba harga anjlok, bagaimana perasaan mereka tentu cukup kecewa dan hilang motovasi untuk beraktivitas kembali," tutur Teungku Zakaria, yang juga petani sawit di Desa Matang Peusangan, Kecamatan Matangkuli. (OL-3)
Di tengah permintaan pasar yang terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pertumbuhan produksi kelapa sawit dalam lima tahun terakhir justru stagnan.
Kontribusi industri kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar negara kini menghadapi ancaman baru yaitu regulasi yang saling tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
Pasar properti di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menunjukkan tren pertumbuhan positif. Faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah stabilnya harga komoditas lokal.
Pemerintah terus memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis, salah satunya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2025.
Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) secara resmi mengumumkan transisi kepemimpinan eksekutifnya.
Pada 2009 (4 November 2009) Gubernur Aceh saat itu mengonfirmasi kepemilikan empat pulau tersebut.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
Ketua Mualimin Aceh, Darwis Jeunib, yang juga mewakili Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang menetapkan 4 pulau masuk bagian wilayah Aceh
Menkopolkam Budi Gunawan menegaskan akan menindaklanjuti penetapan empat pulau menjadi wilayah Aceh.
PAKAR komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut Tito Karnavian harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto memberikan pesan kala memimpin rapat terbatas penyelesaian polemik 4 pulau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved