Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah berharap pemerintah memberikan kompensasi pada kru angkutan dan bantuan untuk pengusaha jika aturan larangan mudik lebaran diterapkan. Sebab aturan tersebut merugikan mereka.
Ketua DPC Organda Kabupaten Temanggung Sutrisno mengatakan, kendati tidak setuju dengan aturan tersebut, namun namun pihaknya belum mengambil sikap. Pihak DPC masih menunggu arahan DPD Organda Provinsi Jateng.
"Sebetulnya kami menolak dan ngat keberatan. Sebab momen menjelang lebaran biasanya adalah musim ramai untuk angkutan. Hal itu diharapkan menjadi tambahan rezeki bagi pengusaha dan kru angkutan," ujar Sutrisno, Rabu (21/4).
Sejauh ini, pihak DPC Organda Temanggung bersama seluruh DPC se Jateng telah bersurat pada pemerintah melalui Organda Provinsi sejak sepekan lalu. Surat tersebut menyatakan keberatan pihak pengelola angkutan pada kebijakan larangan mudik. Sejauh ini Organda masih menunggu jawaban terkait keberatan tersebut.
"Seandainya tetep boleh mudik tapi menggunakan protokol kesehatan. Mungkin masih bisa. Padahal para pengusaha juga sudah menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemudik pada musim ramai," ujarnya.
baca juga: Larangan mudik
Organda pun tidak bisa berbuat banyak jika mudik tetap dilarang. Ia berharap pemerintah memberikan kompensasi pada kru angkutan serta bantuan untuk pengusaha angkutan. Tahun lalu bantuan untuk para kru hanya diberikan melalui institusi Polri berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jummlahnya Rp600 ribu per orang per bulan selama tiga bulan.
"Tahun lalu dari 2000 lebih orang yang kami usulkan menerima BLT, hanya 263 orang yang dapat BLT dari Polri. Tahun ini pihak Organda Provinsi sudah meminta kami mendata kru angkutan lagi untuk diperjuangkan agar dapat kompensasi. Mudah-mudahan ini berhasil," kata Sutrisno. (OL-3)
Kompensasi tersebut bersumber dari anggaran Belanja tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bisa menerima kompensasi US$230 juta dari Departemen Kehakiman atas penyelidikan masa lalu terhadap dirinya.
masyarakat bisa membentuk class action atau gugatan perwakilan kelompok yang dirugikan atas kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Jajaran Satpol PP sudah melaksanakan imbauan hingga teguran agar para pemilik mau membongkar sendiri
MESKI belum ditemukan adanya kasus super flu di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran super flu.
Warga berpartisipasi dalam tradisi Nyadran Pepunden di Dusun Kebondalem, Kemiri, Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah.
Tradisi yang diikuti ribuan peserta digelar dalam rangka tradisi napak tilas sejarah berdirinya Kabupaten Temanggung.
BENCANA tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kamis (25/9) menutup akses jalan menuju Temanggung
Tujuannya agar para siswa tidk bersinggungan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (1/9) di halaman Gedung DPRD setempat.
ASN dan tenaga pendidik Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, diminta tidak mengenakan seragam dan tidak mengendarai kendaraan dinas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved