Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
OMBUDSMAN RI Perwakilan Jambi menyoroti aksi mogok kerja puluhan tenaga kesehatan (Nakes) di tiga rumah sakit plat merah di Provinsi Jambi.
Aksi mogok kerja tersebut terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Rifin, RSUD Sungai Gelam, dan RSUD Sungai Bahar. Aksi yang terjdi semenjak beberap hari lalu itu, semuanya di wilayah Kabupaten Muarojambi. Melibatkan 18 orang dokter spesialis dan 25 orang dokter umum dan dokte gigi yang tergabung dalam Komite Medik Muarojambi.
Kendati sangat disayangkan dan berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di tengah badai pandemi Covid-19, pihak Ombudsman mensinyalir akibat kurangnya kepedulian dan pengawasan dari pemkab setempat serta jajaran terkait.
Aksi kontraproduktif tersebut sekaligus mencerminkan bobroknya manajemen, hingga pelayanan dan kesejahteraan para nakes di Muarojambi.
"Ombudsman sangat menyayangkan aksi tersebut. Kami minta Nakes untuk kembali bekerja", ungkap Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi Indra, Jumat (9/4).
Dia mengingatkan, pelayanan rumahsSakit merupakan pelayanan dasar. Sebab itu Indra meminta Pemkab Muarojambi dan Dinas Kesehatan segera menindaklanjuti kasus tersebut supaya tidak merugikan masyarakat.
"Rumah sakit merupakan layanan dasar, oleh sebab itu Ombudsman minta Pemerintah Kabupaten Muarojambi, serta jajaran dinas kesehatan setempat untuk serius dan segera tindaklanjuti masalah ini.", kata Indra.
Dia beharap Bupati Muarojambi Masnah Busyro turun langsung menyelesaikannya, supaya pelayanan kepada pasien tidak terganggu. Dia menegaskan, selaku lembaga pengawasan publik, Ombudsman akan turut memantau penuntasan masalah itu.
Khususnya terhadap para nakes, pihak Ombudsman RI Perwakilan Jambi membuka layanan konsultasi dan laporan bagi nakes yang terlibat, untuk menemukan titik terang dan transparansi penyelesaian kasus mogok kerja pelayanan publik di Muarojambi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indoensia, aksi mogok para nakes tersebut gara-gara tunjangan penambahan penghasilan (TPP) tidak naik-naik, dan malah dipotong atau dikurangi.
Menurut Pejabat Sekretaris Daerah Muarojambi Azrin, kasus mogoknya para nakes gagar-gara TPP dipangkas itu sudah disampaikan ke Bupati Muarojambi Masnah Busyro.
Menurut Azrin, ASN atau dokter spesialis hendaknya mengedepankan unsur pengabdian, tidak hanya mencari uang. TPP itu bukan hak pegawai. "Itu merupakan kebijakan daerah, daerah memberikan TPP sesuai kemampuan keuangannya," kata Azrin kepada awak media, Jumat. (OL-13)
Baca Juga: Ombudsman: Insentif Nakes Selama Tiga Bulan di 2020 Belum ...
Sasaran target OMC pada awan potensial di atas areal gambut yang rawan terbakar, di antaranya di atas lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur
Gubernur Jambi Al Haris melaporkan jumlah kejadian karhutla di Provinsi Jambi periode Januari hingga 26 Juli 2025 yakni 110 kejadian. Dengan luasan areal terbakar menembus 421,77 hektare
Meluasnya kebakaran di lahan gambut di Desa Gambut Jaya tersebut, lantaran sulitnya pekerjaan pemadaman di lahan gambut yang kubahnya mencapai kedalaman 15 meter.
Penangkapan daun ganja kering yang terbilang terbesar di wilayah Jambi dalam lima tahun terakhir itu, berawal dari laporan masyarakat.
Kepolisian Resort Kota Jambi, Polda Jambi menggiring seorang wanita yang diduga hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi.
Tujuh bulan buron, Agus Kurnia Saputra, pembunuh sadis janda cantik Eli Jumini binti Nardam, 45, di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berhasil ditangkap polisi di negeri jiran Malaysia.
Rumah Sakit Dokter Hasri Ainun Habibie Parepare, Sulawesi Selatan, baru saja menghadirkan layanan nonfarmakologi terbaru bernama pelayanan asuhan persalinan dengan aroma terapi
Digitalisasi di rumah sakit bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi transformasi budaya kerja dan keselamatan pasien
Di ranah kesehatan, Indonesia menyumbang lebih dari 60% wisatawan medis ke Malaysia setiap tahunnya (data Malaysia Healthcare Travel Council).
Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved