Pengangguran di Kota Bogor Naik, Angka Kemiskinan Masih Tinggi

WALI Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya mengatakan selain pandemi covid-19, ada kondisi darurat lainnya yang menjadi fokus penanganan. Hal ini menyangkut rencana pembangunan pada 2022.

Bima menyebut kondisi darurat karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor menurun. Padahal, IPM adalah indikator yang paling lazim yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Kondisi tersebut diungkapkan Bima saat musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) tingkat Kota Bogor, Rabu (31/3) di halaman luar Kantor Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan.

Bima menyebut, dari data yang ada, IPM Kota Bogor pada 2020 turun 0,12 poin menjadi 76,11. Sehingga, katanya, pada 2024 Pemkot Bogor memiliki target 78,89 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Namun target ini akan sulit terealisasi jika tak serius mengejarnya. Memang bukan Kota Bogor saja yang turun, semuanya turun. Tapi jelas kita harus kerja keras agar bisa kembali normal. Kalau kota lain normal, kita masih turun, berarti ada yang salah dengan kita,"jelas Bima.

Bima juga menjelaskan, data lain menunjukkan ekonomi yang turun 6,57 persen. Kemudian pengangguran naik 3,6 persen. Demikian juga tingkat kemiskinan yang berada di angka 6,68 persen.

Adapun yang menjadi fokus adalah pada economy recovery atau mengurangi pengangguran. Seperti padat karya pada program-program pemerintah.

Untuk itu, Bima meminta semua perangkat daerah benar-benar mengawal, memastikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa dinikmati warga Kota Bogor.

"Memang kita tidak bisa melakukan intervensi, tapi semaksimal mungkin kita ikhtiar untuk mendorong agar warga menikmati itu. Mereka yang mengerjakan kegiatan dan sebagainya," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris daerah (sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, hasil musrenbang akan menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2022.

"Untuk memberikan penekanan dalam faktor yang berkaitan dengan kunci keberhasilan pencapaian RKPD 2022, kami pun juga mengundang Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Bappeda Provinsi Jawa Barat," katanya. (OL-15)