Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WARGA pengguna jalan terutama yang terbiasa melintasi Kota Lamongan, Jawa Timur, merasa kuatir dengan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Alasannya, takut pengurusan tilangnya bakal sulit dan menjadi sarang pungli baru.
"Kita kuatir proses pengambilan tilang nantinya rumit. Seharusnya, dilakukan sosialisasi bagi pengguna jalan sebelum diopersionalkan alat tilang elektrik tersebut" terang Rony, warga asal Kabupaten Gresik ini, Rabu (24/3).
Terlebih, dirinya bukan asli warga Lamongan sehingga dimungkinkan proses pengambilan berkas bakal menyulitkan.
Ia yang kerap melintasi kawasan Kota Lamongan resah dengan diterapkannya tilang ekektrik tersebut. Sebab, perangkat dan kamera pengintai itu ditempatkan pada posisi yang tidak kelihatan. Dengan demikian, warga tidak menyadari kalau sedang diawasi CCTV. " Semestibya ada sosialasi terlebih dahulu, bukan langsung ditilang," jelasnya.
Senada disampaikan Hariyanto, warga lainnya. Dirinya yang warga asli Lamongan juga tidak mengetahui adanya penerapan tilang elektrik disejumlah sudut kota Lamongan. Pemerintah melalui Kepolisian setempat, lanjut dia, semestinya juga memberikan sosialisasi dahulu sebelum tilang elektrik diberlakukan.
"Ini kan mendadak, kita kaget bakal ada tilang model gitu. Mestinya ada kampanye atau pemberitahuan," ungkapnya.
Menurut dia, sosialisasi atau pemberitahuan itu minimal lokasi ditempatkannya kamera pengintai atau CCTV tersebut. Sehingga pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.
Di Lamongan sendiri ETLE telah dipasang di perempatan Toko Family Jln. Lamongrejo. Selain itu juga terdapat traffic voice di perempatan Pasar Sidoharjo, Jln Sunan Drajat dan perempatan Toko Family, serta telah terpasang ATCS (Area Traffic Control System) di pertigaan Tugu Adipura Jln Panglima Sudirman serta di perempatan Toko Family Jalan Lamongrejo. (OL-13)
Baca Juga: Warga Brebes Bersyukur Ada Tilang Elektronik
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved