Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA pengguna jalan terutama yang terbiasa melintasi Kota Lamongan, Jawa Timur, merasa kuatir dengan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Alasannya, takut pengurusan tilangnya bakal sulit dan menjadi sarang pungli baru.
"Kita kuatir proses pengambilan tilang nantinya rumit. Seharusnya, dilakukan sosialisasi bagi pengguna jalan sebelum diopersionalkan alat tilang elektrik tersebut" terang Rony, warga asal Kabupaten Gresik ini, Rabu (24/3).
Terlebih, dirinya bukan asli warga Lamongan sehingga dimungkinkan proses pengambilan berkas bakal menyulitkan.
Ia yang kerap melintasi kawasan Kota Lamongan resah dengan diterapkannya tilang ekektrik tersebut. Sebab, perangkat dan kamera pengintai itu ditempatkan pada posisi yang tidak kelihatan. Dengan demikian, warga tidak menyadari kalau sedang diawasi CCTV. " Semestibya ada sosialasi terlebih dahulu, bukan langsung ditilang," jelasnya.
Senada disampaikan Hariyanto, warga lainnya. Dirinya yang warga asli Lamongan juga tidak mengetahui adanya penerapan tilang elektrik disejumlah sudut kota Lamongan. Pemerintah melalui Kepolisian setempat, lanjut dia, semestinya juga memberikan sosialisasi dahulu sebelum tilang elektrik diberlakukan.
"Ini kan mendadak, kita kaget bakal ada tilang model gitu. Mestinya ada kampanye atau pemberitahuan," ungkapnya.
Menurut dia, sosialisasi atau pemberitahuan itu minimal lokasi ditempatkannya kamera pengintai atau CCTV tersebut. Sehingga pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.
Di Lamongan sendiri ETLE telah dipasang di perempatan Toko Family Jln. Lamongrejo. Selain itu juga terdapat traffic voice di perempatan Pasar Sidoharjo, Jln Sunan Drajat dan perempatan Toko Family, serta telah terpasang ATCS (Area Traffic Control System) di pertigaan Tugu Adipura Jln Panglima Sudirman serta di perempatan Toko Family Jalan Lamongrejo. (OL-13)
Baca Juga: Warga Brebes Bersyukur Ada Tilang Elektronik
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di tempat pemakaman umum (TPU), khususnya saat perayaan Lebaran.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan pemerintah akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam program mudik gratis kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari.
Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsApp/telepon 0821-1606-621 atau layanan darurat polisi 110. Program ini, mengusung filosofi "sauyunan ngajaga lembur"
Personel di lapangan dilarang keras meminta sumbangan, baik dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dalih lainnya.
Banyak penerima PIP yang tidak tahu bahwa dirinya diusulkan sebagai penerima. Hal ini mengakibatkan dana PIP yang harus kembali ke kas negara.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik premanisme di pasar baru Sentra Grosir Cikarang (SGC) usai penertiban 500 lebih lapak pedagang pasar tumpah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved