Pemprov Jawa Barat Bantu Perbaikan Rumah Korban Bencana

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran perbaikan rumah
bagi korban bencana tahun ini. Anggaran yang disediakan berasal dari belanja tidak terduga (BTT) APBD 2021.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat Boy Iman
Nugraha mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan pascabencana
terjadi. "Jadi bukan saat kedaruratan. Kami menunggu proses evakuasi
selesai semuanya," kata Boy di Bandung, Selasa (9/3).

Tahun ini, menurut Boy pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap
150 warga yang rusak akibat bencana. Awalnya, dana perbaikan rumah yang rusak akibat bencana itu akan diambil dari program renovasi
rumah tidak layak huni.

Namun, ternyata APBD Jawa Barat menganggarkan lebih dari Rp500 miliar untuk program tersebut tahun ini. "Tadinya mau ambil dari rutilahu, tapi ribet. Jadi dari BTT, belanja tidak terduga," katanya.

Selain dari APBD provinsi, Boy menyebut pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat bencana. "Ada bantuan kerja sama dengan Kementerian PU-Pera. Kita meminta bantuan untuk struktur rumah instan sederhana sehat (RISA). Kita bantu atap, lantai dan dinding," katanya.

Boy kembali memastikan pihaknya belum akan melakukan perbaikan jika
status kebencanaannya masih darurat. "Dalam masa kedaruratan, kita belum bisa bekerja," katanya.

Sebagai contoh, pihaknya akan memperbaiki kerusakan rumah warga akibat
bencana banjir di Kabupaten Bekasi. Saat ini sedang dilakukan pendataan.

Hingga saat ini, menurutnya Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah
mengusulkan 15 unit rumah yang rusak akibat bencana untuk diperbaiki
melalui. "Kami sedang inventarisasi rumah yang rusak akibat bencana
banjir di Kabupaten Bekasi," katanya.

Selain itu, saat ini pihaknya juga sudah merelokasi warga Sumedang yang
terdampak bencana longsor di Cimanggung ke apartemen milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. "Kami punya apartemen transit, dan kurang lebih 16
unit yang digunakan untuk pengungsi dari Cimanggung. Unit tersebut diisi oleh 11 sampai 12 kepala keluarga," katanya.

Di sisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi Jawa Barat juga memberi perhatian terhadap banyaknya meteran pelanggan yang rusak akibat banjir. Menurut General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Agung Nugraha, total meteran yang akan diganti PLN sebanyak 7.866 kWh meter.

Adapun rincinnya yaitu 737 kWh meter di wilayah kerja ULP Lemah Abang,
UP3 Cikarang dan 7.129 kWh meter di wilayah kerja ULP Pamanukan, UP3
Purwakarta. "Pasca banjir kemarin, kami bergerak cepat melakukan
pemeriksaan, pembersihan, dan pengamanan instalasi listrik pelanggan,"
katanya.

Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat kembali menikmati listrik dengan
rasa aman dan nyaman. Pihaknya langsung mengganti kWh meter dan
menyediakan posko pemulihan kelistrikan untuk pengaduan meteran yang
rusak.

Menurutnya, penggantian kWh meter tersebut berlaku bagi pelanggan pra
bayar maupun pasca bayar. Untuk pelaporan, pelanggan dapat langsung
mendatangi lokasi posko pemulihan banjir yang ada di kantor PLN ULP
Pamanukan dan kantor ULP Lemah Abang.

Program tersebut melibatkan 262 personel yang terdiri dari 222 orang di
ULP Pamanukan dan 40 orang di ULP Lemah Abang. "Meteran yang rusak akan
langsung kami ganti dengan yang baru tanpa dipungut biaya atau gratis,"
tandasnya. (N-3)