ANGGOTA DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Hugo Rehi Kalembu menilai pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras (miras) tidak memengaruhi produksi miras lokal di daerah itu.
"Saya kira kita tetap jalan saja karena produksi miras lokal di NTT untuk memelihara tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad dan menunjang ekonomi keluarga," katanya saat dihubungi di Kupang, Selasa (2/3). Menurutnya, perpres yang dicabut Presiden Jokowi tersebut mengatur mengenai industri besar minuman keras dengan modal dan ratusan tenaga kerja.
Sebaliknya, di NTT, industri miras lokal dijalankan oleh keluarga di kampung-kampung untuk menunjang tradisi setempat dengan produksi yang juga terbatas. "Nanti didiskusikan apakah produksi miras di NTT hanya dengan perda sehingga ruang berlakunya hanya di daerah setempat," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan jauh sebelum pemerintah menerbitkan perpres yang kemudian dicabut tersebut, Pemprov NTT berupaya meningkatkan produksi miras lokal tersebut termasuk mengemasnya dalam botol dan diberi merek. Tujuannya antara lain agar produksi menjadi berkelanjutan, murah, dan higienis.
Untuk mengingatkan, pada 1 April 2019 Pemprov NTT menandatangani nota kesepahaman (MoU) produksi miras lokal bernama Sophia (sopi asli) bersama Universitas Nusa Cendana. Rencananya, produk ini akan dijual bebas di pasaran.
Sophia diluncurkan setelah lolos uji lab di Laboratorium Biosains Undana. Ia diproduksi oleh oleh salah satu unit usaha di universitas tersebut. Penjualan dan pemasaran minuman tersebut ditangani pengusaha lokal.
Bahan baku minuman ini berasal dari sopi, nama minuman keras yang selama turun-temurun diproduksi masyarakat di pedalaman Pulau Timor dan Rote dengan kadar alkohol bervariasi antara 60%-98%. Kadar alkohol Sophia direncanakan 45%. (OL-14)
