Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
GUNA menjawab tantangan zaman yang semakin maju, para guru dan siswa harus berpikir dan bermental wirausahawan. Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim saat melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat dengan mengunjungi SMK Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (10/2).
Dalam kunjungannya, Mendikbud yang didampingi para Dirjen menyempatkan waktu untuk berkeliling di dalam lingkungan SMKN 3. Rombondan Mendikbud juga bertatap muka dengan kepala sekolah, guru dan para siswa SMK Negeri 3 Kota Sorong. Tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Yang menjadi impian saya adalah SMK yang unggul itu anak-anaknya dalam teknik vokasinya, direbutin sama semua politeknik bahkan PTMDH, UI, UGM. Jadi mereka berkompetisi untuk anak-anak hebat dari SMK tersebut," ungkapnya dalam tatap muka di SMK Negeri 3 Kota Sorong.
Baca Juga: Mendikbud Kunjungi 5 Sekolah di Bogor, Tampung Aspirasi Para Guru
Dijelaskan Nadiem, SMK yang unggul adalah SMK yang bukan berpikir hanya dari sisi sistem pendidikan, tapi SMK yang berpikir seperti wirausahawan dan enterpreneur. Yaitu yang terus memikirkan bagaimana caranya bisa membuat produk atau layanan yang lebih hebat dan dapat dijual lebih banyak.
"Hanya dengan cara itulah kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang inovatif dan hebat. Kalau produk kita gitu-gitu doang, dari mana anak itu akan belajar menjadi hebat. Jadi mindset dari pada kepala sekolah, guru-guru, dan murid SMK harus diubah menjadi enterpreneur,'' harapnya. ''Bayangkan saya ini sebagai seorang wirausahawan, SMK ini milik saya, harus saya apakan ya. Di situlah kita akan mendapatkan return dari investment yang luar biasa besarnya untuk SMK, dibandingkan SMA dan lain-lain," bebernya.
Nadiem ingin melihat para kepala sekolah dan guru-guru SMK yang ada di Papua Barat, khususnya Kota Sorong, dapat berpikir 2, 3, 4 langkah ke depan. Karena menurutnya, untuk membuat Kota Sorong maupun Papua menjadi salah satu tempat vokasi kelas dunia, maka harus dilakukan lompatan dan tidak bisa hanya jalan-jalan saja.
"Walaupun kadang-kadang kita gagal dalam perubahan tersebut. Keberanian untuk siap gagal, tapi asal kita maju terus itu adalah kunci bagi kepala sekolah dan guru-guru SMK. Karena itulah yang ingin kita turunkan kepada anak-anak kita," Pungkas Menteri Nadiem. (MS/OL-10)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut pengajuan red notice untuk Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Nadiem Makarim tengah dalam proses.
Penyidik Kejagung akan kewalahan jika mengusut kasus korupsi itu. Karenanya, Kejati diminta membuka kasus serupa agar korupsi ini bisa diusut tuntas.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kasus ini masih pada tahap penyelidikan. Ini merupakan kali pertama Nadiem dimintai keterangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved