Calon Haji di Cianjur Harus Menunggu 17 Tahun

JEMAAH calon haji di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang masuk daftar tunggu butuh waktu sekitar 17 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Pasalnya, jumlah pendaftar masih terbatas dengan kuota yang disediakan pemerintah.

Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah Kabupaten Cianjur, Usep Muhammad Tamam mengatakan daftar tunggu pemberangkatan calon haji relatif lebih sebentar dibanding daerah lain di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Menurut Usep, di beberapa daerah lain, daftar tunggu ada yang sampai 20 tahun hingga 25 tahun.

"Jika calon haji yang mendaftar sekarang, berarti dijadwalkan bisa berangkat pada tahun 2039 atau sekitar 17 tahun," kata Usep kepada Media Indonesia, Minggu (7/2).

Usep secara rinci tidak menyebutkan jumlah daftar calon jamaah haji yang masih masuk daftar tunggu. Tapi secara gambaran kasar, ia mengira-ngira di kisaran 50 ribu orang.

"Tapi jadwal pemberangkatan jamaah calon haji ini sifatnya estimasi, bukan ukuran pasti. Bisa saja saat tahun berjalan, ada yang siap berangkat tapi pada akhirnya membatalkan. Bisa karena sakit, meninggal dunia, dan sebagainya. Ini nanti bisa diganti," jelasnya.

Selama Januari 2021, jumlah pendaftar jamaah calon haji hanya di kisaran puluhan orang. Biasanya, saat kondisi normal bisa mencapai ratusan orang.

"Ilustrasinya gini, kuota haji Kabupaten Cianjur pada 2020 sebanyak 1.361 orang. Jumlah sebanyak itu merupakan hasil pendaftaran selama 6 bulan. Berarti dirata-ratakan setiap bulan jumlah yang mendaftar kisaran 200 sampai 250 orang," tutur Usep.

Dari segi antusiasme, kata Usep, bisa saja minat masyarakat mendaftar sebagai jamaah calon haji masih tinggi. Namun di sisi lain kondisi finansial kurang mendukung karena banyak kebutuhan lain yang perlu disegerakan di tengah pandemi covid-19.

Untuk pemberangkatan jamaah calon haji tahun ini, ucap Usep, belum ada pembahasan dan kepastian lebih lanjut. Kalaupun nanti tahun ini kembali dijadwalkan ada pemberangkatan, yang akan diprioritaskan jemaah calon haji yang siap berangkat pada 2020 lalu.

"Tapi kita belum tahu untuk kuota tahun ini apakah sama dengan tahun lalu, setengahnya, atau bagaimana karena memang belum ada pembahasan lebih lanjut. Kami di daerah sifatnya hanya menunggu apa yang menjadi keputusan dari Kementerian Agama RI," pungkas Usep. (BK/OL-15)