Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara akan mendongkrak perekonomian daerahnya dengan fokus pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk di tengah pandemi. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS pada 2020, Sumut mengalami pertumbuhan penduduk hingga 1,28% per tahun, sejak 2010.
"Kondisi ini menjadi masalah karena tidak didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020," kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Selasa (2/2).
Kondisi ini menurut Edy tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Harus dikeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat dan disesuaikan dengan situasi pandemi yang belum jelas kapan berakhir.
Karena itu dirinya sudah memutuskan untuk mendorong tiga sektor ekonomi yang menjadi prioritas Sumut, yakni pertanian, peternakan dan perikanan. Selain dapat meningkatkan ketahanan pangan, ketiga sektor itu juga sesuai dengan kondisi pandemi.
Aktivitas ketiga sektor itu tidak memicu terjadinya penumpukan orang yang saat ini harus dihindari untuk menekan penularan Covid-19. "Semakin luas (lahan), akan semakin aman. Kita melihat itu sehingga di 2021 ini ditingkatkan," ujar Edy.
Upaya berikutnya, lanjut dia, adalah meningkatkan penanaman modal atau investasi untuk ketersediaan lapangan kerja dan mendongkrak pendapatan daerah. Apalagi Sumut memiliki luas wilayah daratan sebesar 72,98 ribu kilometer persegi dengan kepadatan penduduk sebanyak 203 jiwa per km persegi.
Dengan begitu, pemerataan penduduk juga akan terjadi karena selama ini populasi Sumur masih sangat terkonsentrasi di Medan dan Deliserdang. Sensus BPS 2020 mencatat sebanyak 29,5% dari 14,8 juta jiwa penduduk Sumut tinggal di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.
Agar sebaran penduduk bisa lebih proporsional, perlu adanya kawasan penyangga sehingga masyarakat tidak terkonsentrasi di kedua daerah itu. "Itulah visi kita, membangun desa menata kota, sehingga tidak semua rakyat datang ke kota," terangnya. (OL-15)
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Rumah Produksi Baraka Films memproduksi film Seribu Bayang Purnama dengan tema drama keluarga yang mengangkat kisah nyata kehidupan petani.
Sejumlah perusahaan Belanda sebelumnya telah berminat untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia, meskipun sempat menghadapi beberapa kendala.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved