Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH Kabupaten Tuban, Jawa Timur sedang menyiapkan jadwal operasi yustisi dan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap dua. Ini setelah turunnya Keputusan Gubernur Jawa Timur yang memperpanjang PPKM hingga 8 Febuari 2021 mendatang.
"Kabupaten Tuban saat ini memang bukan termasuk zona merah namun dari berbagai pertimbangan Provinsi memasukkan Tuban termasuk perpanjangan PPKM," jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, Kamis (28/1).
Ia menambahkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati yang akan segera dikeluarkan.
"Tuban sebenarnya sudah melaksanakan pembatasan pembatasan, sehingga kita tinggal melanjutkan tetapi ada materi kemarin yang tidak masuk, maka kita akan tambahkan sesuai Keputusan Gubernur," ungkap mantan Kepala Bappeda Tuban tersebut .
Ia juga mengatakan, untuk merespon SK Gubernur Jatim tersebut, hari ini Tim gabungan Satpol PP beserta TNI Polri sedang rapat membahas sosialisasi PPKM, serta operasi yustisi.
"Kita sudah punya payung hukum Peraturan Bupati sehingga nanti akan jadi dasar kita untuk penertiban sampai dengan penindakan. Hal itu untuk memastikan masyarakat benar-benar melaksakan sesuai dengan aturan PPKM," imbuhnya.
Diharapkan, agar masyarakat memahami PPKM yang diberlakukan saat ini merupakan kebijakan yang diambil demi kebaikan bersama sekaligus dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19. "Saya harap setelah disosialisasikan masyarakat bisa memahami agar terhindar dari virus Covid-19, serta terhindar dari penertipan dan penindakan," pungkasnya. (OL-15)
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Di tengah melaksanakan ibadah haji, Gubernur Khofifah tetap monitor progres program prioritas nasional tersebut.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved