PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara menerapkan sejumlah kebijakan khusus untuk mempertahankan kondisi dan menata kawasan Danau Toba. Ini dilakukan untuk melakukan penataan kawasan Danau Toba.
"Pemprov masih konsisten melakukan penataan kawasan Danau Toba termasuk penataan keramba jaring apung (KJA)," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara Raja Sabrina, Minggu (24/1). Pemprov telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pemerintah pusat dan kabupaten serta pemerhati lingkungan mengenai penataan KJA yang tersebar di 12 kecamatan di kawasan danau supervolcano tersebut.
Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut pemprov telah menerapkan beberapa kebijakan khusus terkait dengan penataan pengelolaaan usaha budi daya ikan menggunakan KJA. Kebijakan itu, kata Sabrina, tetap memedomani Perpres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
Sejumlah kebijakan tersebut antara lain melaksanakan penertiban perizinan usaha KJA sesuai dengan daya dukung, tidak mengizinkan perusahaan budi daya KJA untuk memperluas usaha, serta penertiban KJA yang tidak memiliki izin usaha dan lokasi kegiatan yang tidak sesuai dengan Pepres 81/2014.
Lebih jauh Sekda mengatakan pemprov juga telah melaksanakan sosialisasi cara budi daya ikan yang baik kepada pengusaha budi daya ikan di KJA. Upaya pihaknya yang lain yaitu melakukan restocking ikan di perairan Danau Toba serta memberikan bantuan kapal tanpa motor kepada nelayan.
Pemprov juga berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar kawasan terkait dengan pengendalian lingkungan dan CSR. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut pemprov berharap Danau Toba ke depan dapat menjadi superdestinasi wisata kelas dunia.
Kesiapan infrastruktur dan pelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting.
Terlebih lagi, kawasan Danau Toba sudah ditetapkan menjadi salah satu Unesco
Global Geopark (UGG). (OL-14)
