PN Tasikmalaya Vonis Dua ASN Pelanggar Pilkada

PENGADILAN Negeri (PN) Tasikmalaya menjatuhkan sanksi denda kepada dua orang yang sudah melakukan pelanggaran netralitas saat pilkada serentak 2020 mendukung pasangan calon petahana, Senin (18/1). Keduanya itu, sebagai Camat Jatiwaras dan Kepala Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masing-masing harus membayar uang Rp 4 juta tanpa kurungan penjara.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin mengatakan, dari hasil persidangan putusan atau vonis terhadap perkara kepada pelanggaran netralitas ASN dilakukan Camat dan Kepala Desa tersebut sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

"Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya telah menjatuhkan denda sebesar Rp 4 juta kepada Desa Sukagalih dan Camat Jatiwaras atas pelanggaran tindak pidana pemilihan dan melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, dan keduanya tanpa kurungan penjara," katanya, Selasa (19/1/2021).

Ia mengatakan, hasil persidangan dilakukan dengan agenda vonis putusan terhadap kedua pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada Tasikmalaya dan majelis hakim secara langsung memutuskan Camat Jatiwaras dan Kepala Desa Sukagalih dengan sanksi denda tanpa kurungan penjara. Keduanya, selama itu terbukti telah melanggar dengan mendukung salah satu calon petahana dan mereka telah divonis.

"Untuk penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan eselon II yakni Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, sekarang masih dilakukan pemeriksaan berkas di kejaksaan dan masih ditangani dalam penelitian serta penyidikan berkasnya oleh kejaksaan. Namun, kami menunggu saja seperti apa hasilnya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya," ujarnya.

Menurutnya, untuk kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan pejabat eselon II berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan belum naik ke persidangan. Akan tetapi, untuk sekarang ini tinggal menunggu persidangan karena berkasnya masih dalam penelitian dan penyelidikan oleh Kejaksaan.

"Kami masih menunggu penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri terutama dalam kasus perkara untuk ASN eselon II yang masih aktif. Namun, selama ini bersangkutan juga sebagai pejabat dan menjadi Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya dan kita juga tetap akan menunggu hasilnya nanti," paparnya. (Kristiadi/AD/OL-10)