Mangrove Kalsel Diusulkan Masuk Prioritas BRGM

TIM Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalimantan Selatan akan mengusulkan kawasan mangrove di wilayah tersebut masuk dalam prioritas restorasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). TRGD libatkan NGO dan mahasiswa pecinta alam (Mapala) untuk menginventarisir kondisi mangrove di Kalsel.  Hal ini dikemukakan, Sekretaris TRGD Kalsel, Mukarram Sayuti Enggok, Selasa (29/12). 

"Kita akan mengusulkan agar mangrove di Kalsel masuk dalam prioritas restorasi BRGM, karena kondisi sebagian kawasan mangrove mengalami kerusakan," tuturnya.

Saat ini TRGD Kalsel mulai melakukan pendataan lapangan kondisi mangrove dengan melibatkan NGO dan Mapala. Hasil pemetaan dan inventarisir kondisi mangrove ini nantinya akan menjadi bahan usulan restorasi mangrove kepada BRGM. 

"Usulan restorasi mangrove nantinya bersifat riil didukung data faktual di lapangan, mengapa mangrove Kalsel perlu masuk program restorasi pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui Kalsel tidak masuk dalam prioritas restorasi mangrove BRGM. Ada enam provinsi yang menjadi prioritas restorasi mangrove yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat, dengan luas target restorasi mencapai 600 ribu hektar.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan sama halnya dengan kondisi hutan, kawasan mangrove di pesisir Kalsel juga sebagian mengalami kerusakan cukup parah. 

"Kami mencatat kerusakan mangrove di Kalsel terus bertambah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain penebangan liar, pembukaan lahan untuk kegiatan perikanan juga pelabuhan khusus (pelsus) batubara," tegas Kisworo.

baca juga: Hebatnya Mangrove, Mampu Redam Setengah Energi Gelombang Tsunami

Mangrove di Kalsel tersebar di sejumlah daerah pesisir yaitu Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra mengatakan luas mangrove di Kalsel mencapai 82 ribu hektar lebih.

Guna memulihkan kondisi kerusakan mangrove ini pemerintah telah menerapkan program Padat Karya Penanaman Mangrove yang tersebar di 8 lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 

Program dengan metode pemberdayaan masyarakat sekitar ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar ekosistem mangrove. (OL-3)