Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 300 warga yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, masih bertahan hidup di dalam selter pengungsian yang dibangun secara darurat di pesisir pantai desa itu. Meski sudah dua tahun lebih hidup di tengah keterbatasan, mereka masih berharap bantuan hunian tetap dari pemerintah.
Alasan warga Desa Tompe masih bertahan di selter pengungsian karena sudah tidak ada pilihan lain. Pasalnya, saat bencana alam gempa yang disusul tsunami pada 28 September 2018 silam, rumah pribadi yang mereka bangun secara permanen dan semi permanen di pesisir pantai rusak.
Tidak hanya itu, mata pencaharian mereka pun hilang karena peralatan melaut seperti perahu, mesin, dan alat tangkap ikut rusak.
"Selama dua tahun lebih kami menunggu bantuan hunian tetap dari pemerintah, tapi sampai sekarang tidak terealisasi," terang Sudin T ,60, saat ditemui Media Indonesia di Desa Tompe, Minggu (20/12).
Menurutnya, pemerintah yang datang melihat mereka di selter pengungsian hanya untuk mendata dan memberikan sosialisasi tentang bahaya bencana alam tanpa memastikan kapan mereka direlokasi ke hunian tetap.
"Pemerintah datang cuman kasih janji. Katanya nanti mau dipindahkan kami ke hunian tetap, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya janji itu. Yah, janji pemerintah hanya tinggal janji," ungkap Sudin.
Karena cuman menerima janji, Sudin dan warga lainnya terpaksa masih bertahan hidup tanpa memiliki rumah di selter pengungsian darurat.
Pun, kata Sudin, saat hujan mereka kehujanan dan saat panas mereka kepanasan di selter tersebut.
Baca juga : ASN Lembata Bantu Petani Terdampak Erupsi Bertanam
"Sudah tidak ada pilihan. Kalau tidak tinggal di selter ini, mau tinggal di mana kami," imbuhnya.
Sementara itu, warga Desa Tompe lainnya Aswad ,61, menyebutkan, bahwa sejatinya sudah ada lahan yang disiapkan pemerintah untuk membuat hunian tetap.
Namun, sampai saat ini lahan yang berada jauh dari laut tersebut belum dibangunkan hunian tetap.
Warga di Desa Tompe pun tidak tahu menahu sampai kenapa lahan tersebut belum dibangunkan hunian tetap dari pemerintah.
"Belum ada kabar tentang hunian tetap itu. Yang kami tahu lahan sudah ada, cuman memang belum dibangun," tegas Aswad.
Aswad dan Sudin pun berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat bisa merealisasikan janji mereka untuk membuatkan hunian tetap untuk 300 nelayan di Desa Tompe.
"Harapan kami cuman satu, pemerintah relokasi kami ke hunian tetap. Karena selter yang ada saat ini sudah tidak layak huni. Cuman karena kami tidak ada pilihan lain, terpaksa harus tetap bertahan," tandas Aswad. (OL-7)
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketinggian air akibat luapan Kali Ciliwung yang merendam pemukiman warga sejak Jumat (23/10 malam.
Namun di beberapa titik terparah di Pekalongan, genangan masih mencapai 80 hingga 100 sentimeter, terutama di kawasan Tirto dan sekitarnya.
Berdasarkan data BPBD, di Kabupaten Pekalongan jumlah pengungsi mencapai 1.411 orang dan di Kota Pekalongan meningkat dari sebelumnya 1.472 orang menjadi 2.400 orang.
Senin (19/1) banjir di Kota Pekalongan meluas dari sebelumnya melanda 2 Kecamatan, kini telah merendam ribuanvrunah di 5 kecamatan yakni Wiradesa, Tirto, Sragi, Siwalan, dan Wonokerto.
Berdasarkan pemantauan terbaru, jumlah pengungsi mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan surutnya genangan di beberapa wilayah.
Proses distribusi dilakukan secara terukur agar bantuan tepat sasaran sesuai dengan eskalasi kebutuhan di setiap lokasi.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
KANTOR Imigrasi kelas I TPI Palu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buol dan Konsulat Filipina untuk menangani 15 warga negara Filipina yang terdampar di perairan Buol, Sulawesi Tengah.
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved