Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
SEBANYAK 300 warga yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, masih bertahan hidup di dalam selter pengungsian yang dibangun secara darurat di pesisir pantai desa itu. Meski sudah dua tahun lebih hidup di tengah keterbatasan, mereka masih berharap bantuan hunian tetap dari pemerintah.
Alasan warga Desa Tompe masih bertahan di selter pengungsian karena sudah tidak ada pilihan lain. Pasalnya, saat bencana alam gempa yang disusul tsunami pada 28 September 2018 silam, rumah pribadi yang mereka bangun secara permanen dan semi permanen di pesisir pantai rusak.
Tidak hanya itu, mata pencaharian mereka pun hilang karena peralatan melaut seperti perahu, mesin, dan alat tangkap ikut rusak.
"Selama dua tahun lebih kami menunggu bantuan hunian tetap dari pemerintah, tapi sampai sekarang tidak terealisasi," terang Sudin T ,60, saat ditemui Media Indonesia di Desa Tompe, Minggu (20/12).
Menurutnya, pemerintah yang datang melihat mereka di selter pengungsian hanya untuk mendata dan memberikan sosialisasi tentang bahaya bencana alam tanpa memastikan kapan mereka direlokasi ke hunian tetap.
"Pemerintah datang cuman kasih janji. Katanya nanti mau dipindahkan kami ke hunian tetap, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya janji itu. Yah, janji pemerintah hanya tinggal janji," ungkap Sudin.
Karena cuman menerima janji, Sudin dan warga lainnya terpaksa masih bertahan hidup tanpa memiliki rumah di selter pengungsian darurat.
Pun, kata Sudin, saat hujan mereka kehujanan dan saat panas mereka kepanasan di selter tersebut.
Baca juga : ASN Lembata Bantu Petani Terdampak Erupsi Bertanam
"Sudah tidak ada pilihan. Kalau tidak tinggal di selter ini, mau tinggal di mana kami," imbuhnya.
Sementara itu, warga Desa Tompe lainnya Aswad ,61, menyebutkan, bahwa sejatinya sudah ada lahan yang disiapkan pemerintah untuk membuat hunian tetap.
Namun, sampai saat ini lahan yang berada jauh dari laut tersebut belum dibangunkan hunian tetap.
Warga di Desa Tompe pun tidak tahu menahu sampai kenapa lahan tersebut belum dibangunkan hunian tetap dari pemerintah.
"Belum ada kabar tentang hunian tetap itu. Yang kami tahu lahan sudah ada, cuman memang belum dibangun," tegas Aswad.
Aswad dan Sudin pun berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat bisa merealisasikan janji mereka untuk membuatkan hunian tetap untuk 300 nelayan di Desa Tompe.
"Harapan kami cuman satu, pemerintah relokasi kami ke hunian tetap. Karena selter yang ada saat ini sudah tidak layak huni. Cuman karena kami tidak ada pilihan lain, terpaksa harus tetap bertahan," tandas Aswad. (OL-7)
Jumlah warga yang terdampak akibat konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus meningkat tajam. Hingga Minggu (27/7), lebih dari 200.000 orang terpaksa mengungsi
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memaksa 130.000 orang mengungsi
Banjir setinggi hingga satu meter melanda 23 desa di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak Senin malam (7/7), akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai.
Kementerian Sosial memastikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa terpenuhi.
Petugas terus berjaga dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan para pengungsi.
BPBD DKI mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi.
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Menurutnya, selama menjabat sebagai gubernur, dirinya akan menerapkan moratorium terhadap semua perizinan tambang yang berada di atas wilayah permukiman rakyat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved