Tim Tanggap Insiden Siber Palu Siap Jadi Garda Terdepan Hadapi Ancaman Siber di Sulawesi Tengah

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah kini memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) setelah pengukuhan bersama oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (22/7) lalu.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Palu, Ridwan Karim, hadir langsung dalam acara tersebut.

Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah. TTIS bertugas menangani, merespons, dan memulihkan insiden siber yang mengancam keamanan data dan sistem pemerintahan.

Baca juga : Perangi Narkoba, Kanwil Ditjenpas Sulteng Gandeng BNNP Tes Urine Massal Pegawai

“Kehadiran TTIS menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Palu,” terang Imelda di Palu, Rabu (23/7).

TTIS merupakan bagian penting dari ekosistem keamanan siber nasional yang dibentuk atas mandat Presiden RI dalam pidato kenegaraan pada 21 Oktober 2024. 

Tim ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani ancaman digital secara cepat, terkoordinasi, dan profesional.

Baca juga : Sulteng Cetak 10.180 Hektare Sawah Baru, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menjelaskan pengukuhan TTIS adalah awal dari tugas besar dalam menghadapi tantangan siber nasional.

“BSSN akan terus membina dan memperkuat kapasitas TTIS agar semakin matang dalam menangani insiden,” tegasnya. 

Dengan terbentuknya TTIS, Pemkot Palu siap membangun sistem digital yang aman, tangguh, dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital nasional. 

Upaya ini juga mendukung terciptanya pelayanan publik berbasis teknologi yang cepat, transparan, dan terpercaya.

Selain Palu, pengukuhan juga diikuti oleh TTIS dari kementerian, lembaga pusat, sektor pertahanan, kesehatan, pendidikan tinggi, serta sejumlah pemerintah daerah lainnya. (H-1)