Kapasitas Produksi Pabrik Bambu Nagekeo 6.000 Ton Per Tahun

KAPASITAS  produksi pabrik pengolahan bambu di Desa Aewoe, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mencapai 6.000 ton per tahun. Presiden Direktur Yayasan Bambu Lestari, Arief Rabik mengatakan pabrik mulai beroperasi sejak 2012, menghasilkan produk setengah jadi sebelum dikirim ke Bali untuk menghasilkan berbagai produk dari bambu seperti furnitur dan interior lantai.

"Pabrik ini bekerja mengupas kulit luar dan kulit dalam bambu, lalu diawetkan dan dikeringkan menjadi produk setengah jadi," kata Arief Rabik kepada mediaindonesia.com di Nagekeo, Rabu (16/12).

Pabrik tersebut dikunjungi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong bersama sejumlah pejabat Kementerian LHK, anggota komisi IV DPR Julie Sutrisno Laiskodat, dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT Timbul Batubara, Selasa (15/12) petang, termasuk mengunjungi Kebun Bambu Turetogo di Kabupaten Ngada.

Menurut Arief, kebutuhan bambu untuk pabrik disuplai dari masyarakat di kebun bambu tersebut seharga Rp2 juta per ton. 

"Kita hanya menerima bambu yang sudah kering, bukan bambu dalam bentuk gelondongan," ujarnya.

Dia mengatakan, bambu memilki banyak keunggulan antara lain memiliki serat yang panjang, namun rawan terhadap rayap. Karena itu, sebelum diolah, bambu diawetkan mengunakan peralatan milik yayasan yang dibangun dalam area kebun. Setelah bambu dipotong dan dibersihkan, bambu dipindahkan ke dalam oven untuk dipanaskan antara 3-4 hari, atau dipanaskan di bawah sinar matahari selama enam jam.

Setelah itu bambu siap dikirim ke Bali untuk dilaminasi.Sesuai data Dinas Kehutanan NTT, ada delapan jenis bambu yang tersebar 10 kecamatan di Ngada seluas 7.777,91 hektare yaitu bambu cokelat, pering jijau, bambu betung, bambu aur, pering cokelat, aur kuning, bhetokoba dan bela. Sedangkan rumpun bambu berjumlah 1.344.691. 

Bupati Ngada Paulus Soliwoa mengatakan pihaknya sudah selesai membuat master plan salah satu kebun bambu di Wolobobo seluas 91,81 hektare, yang diperuntukan untuk penelitian pengembangan dan pendidikan lingkungan. 

"Di lokasi itu juga akan dibangun museum untuk tujuan penelitan dan pengembangan bambu," jelasnya.

baca juga: Komisi IV DPR RI Dukung Pembangunan Sektor Kehutanan di Kalsel

Dengan luas lahan bambu yang mencapai ribuan hektare, Dia optimistis masyarakat bakal sejahtera dari usaha menanam bambu. Namun, dia minta pemerintah pusat juga turut membantu daerah menyelesaikan sejumlah persoalan terkait dengan kawasan hutan, seperti proses perolehan sertifikat tanah milik yang berada dalam kawasan hutan hidung karena tidak dilayani oleh badan pertanahan nasional, padahal tanah tersebut merupakan tanah suku.

"Ada tanah suku yang secara turun-temurun sebelum penetapan hutan lindung dan tidak ada kepastian pengolahan lahan dalam kawasan hutan lingung yang secara ekonomi sudah menghasilkan kopi arabika, kakao, vanili dan komoditas lain," pungkas Arief. (OL-3)