Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhyar Nasution membeberkan faktor-faktor penyebab perolehan suaranya yang diyakini tidak akan dapat melampaui pesaingnya, Bobby Nasution.
Akhyar mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan rekapitulasi internal perolehan suara Pilkada Medan 2020. Hasilnya, dia dan pasangannya, Salman Al Farisi hanya mendulang 48% suara. "Angka 48% ini sudah kita anggap paling maksimal," ujarnya, Kamis (10/12).
Dia menilai angka itu sudah maksimal karena dari sisi dukungan politik, pencalonannya hanya didukung oleh dua parpol yakni PKS dan Partai Demokrat. Berbeda dengan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman dengan dukungan koalisi besar yang terdiri dari delapan partai politik. Yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, PPP, PSI dan Hanura.
Selain itu, Akhyar juga membeberkan bahwa dia dan Salman memiliki kemampuan logistik yang terbatas dalam menjalani pertarungan pilkada. Dalam perjalanan, Akhyar dan Salman tidak mampu mencukupi seluruh keperluan logistik sehingga para relawan menyiapkan sendiri kebutuhannya.
Akhyar Nasution menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, atau maju sebagai calon dengan predikat petahana. Dia menjadi Plt Wali Kota setelah Wali Kota Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu 16 Oktober 2020 atas kasus suap proyek.
Akhyar sebelumnya sempat melamar ke partai yang selama ini membesarkan dia, PDI Perjuangan, untuk mencalonkan diri di Pilkada Medan 2020. Namun karena PDI Perjuangan akhirnya memilih mengusung Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, dia memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat dan menggandeng Salman Al Farisi untuk mendapatkan dukungan PKS. (R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved