Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
HASIL hitung cepat (quick count) Pilkada Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, versi Cyrus Network menempatkan pasangan calon bupati dan wakil nomor urut 3 Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin (BHS-M) unggul sebesar 56,4%.
Chief of Consultant Cyrus Network Hafizhul Mizan mengatakan hitung cepat yang dilakukan Cyrus Network dilakukan di 400 tempat pemungutan suara (TPS) dengan margin of error plus dan minus sebesar 1%. Hasil hitung cepat berdasarkan suara masuk mencapai 95,25% hingga Rabu (9/12) pukul 15.50 WIB.
"Kami menggunakan metode multistage random sampling. Meskipun angkanya belum 100%, tetapi kami berpegang pada angka kualitas random. Jadi, semakin acak angka, itu semakin mewakili populasi yang ada. Random-nya sudah mencapai angka 99,60%," terang Hafizul saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Bersama BHS-M, Rabu (9/12) petang.
Dengan metode tersebut, kata Hafizhul, dapat disimpulkan perolehan suara hasil hitung cepat masing-masing pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 1 yang maju melalui jalur perseorangan, Muhammad Toha-Ade Sobari (HaDe) mendapatkan 3,8 % suara, pasangan nomor urut 2 yang diusung Gerindra dan Demokrat, Oting Zaenal Mutaqin-Wawan Setiawan (OTW) mendapatkan 8,6% suara, pasangan nomor urut 3 yang diusung Golkar, NasDem, PDIP, PAN, dan PPP Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin (BHS-M) mendapatkan 56,4% suara, dan pasangan nomor urit 4 yang diusung PKB dan PKS, Lepi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja (Pilar) mendapatkan 31,3% suara.
"Sangat kecil kemungkinan untuk berubah. Angka bisa berubah mungkin sekitar 1% karena ada margin of error. Dengan memerhatikan data yang ada, kami dari Cyrus Network bisa memastikan dan mendeklarasikan bahwa pasangan BHS-M sudah bisa disebut sebagai pemenang Pilkada 2020 Kabupaten Cianjur versi quick count Cyrus Network," beber Hafizhul.
Hafizhul mengingatkan sekali lagi, hitung cepat bukan hasil resmi. Hafizhul menyarankan kepastian kemenangan pasangan BHS-M menunggu hasil penghitungan KPU.
Ketua Tim Pemenangan BHS-M, Ade Barkah Surachman, mengaku kemenangan pasangan BHS-M versi hitung cepat Cyrus Network tentu menjadi kebanggaan. Apalagi dengan persentase suara kemenangan cukup tinggi mencapai 56,5%.
"Tapi saya titip, kemenangan versi quick count ini tidak menjadikan kita besar kepala. Tetap harus rendah hati dengan kemenangan versi quick count ini," kata Ade Barkah.
Bagi Ade Barkah, kemenangan versi hitung cepat ini merupakan kombinasi dan kolaborasi doa dan ikhtiar semua partai pengusung dan pendukung serta para relawan yang bekerja sepenuh hati. Tak lupa Ade Barkah juga menyampaikan salam hormat kepada tiga pasangan calon lainnya.
"Semuanya adalah karib saya. Ke depan, saat BHS-M memimpin, tentu kami juga perlu kolaborasi," pungkasnya. (OL-14)
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
Nova berharap, angka kemiskinan di Pidie Jaya yang masih relatif tinggi diharapkan segera dapat diperkecil.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Klungkung menyimpan sejumlah potensi yang harus segera dikembangkan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian
Fachrori Umar membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pasangan Syarif Fasha - Maulana yang menang hampir 56%
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved