Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, menyatakan masih kekurangan surat suara hingga hampir lima ribu lembar. Kekurangan itu disebabkan jumlah surat suara yang diterima KPU kurang dan adanya surat suara rusak saat dilakukan sortir dan pelipatan.
Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits, mengatakan jumlah surat suara yang rusak mencapai lebih dari 300 lembar dan jumlah kekurangan pada saat diterima mencapai 4.500 lembar.
"Saat salah satu logistik pilkada itu kami terima, kami hitung dan ternyata ada kekueangan di masing-masing boks yang totalnya mencapai empat ribu lima ratus lembar," kata Warits, Kamis (26/11).
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan kontraktor yang menjadi mitra dalam pengadaan surat suara agar kekurangan tersebut segera dipenuhi dan mengganti yang rusak. KPU Sumenep masih menunggu seluruh logistik pilkada sebelum didistribusikan ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Kami beeharap seluruh logistik sudah kami terima sebelum awal bulan depan, karena kami harus melakukan sortir dan memyesuaikan dengan jadwal pelayaran untuk wilayah kepulauan," kata Warits.
Distribusi surat suara, kata dia, direncanakan akan dimulai awal bulan depan dengan memprioritaskan wilayah kepulauan terjauh di Sumenep, diantaranya Kecamatan Masalembu, Sapeken, Arjasa, dan Kangayan.
"Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas kami karena kondisi geografis dan terbatasnya sarana transportasi," katanya.
Sesuai skenario yang disusun KPU, jika terjadi cuaca buruk atau tidak ada jadwal pelayaran kapal pada waktu pengiriman ke wilayah kepulauan terjauh tersebut, pihaknya akanmenggunakan armada kapal milik Polri. "Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian soal hal tersebut dan sudah disetujui," jelas Warits.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Tujuh lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan 12 dari 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai beroperasi Senin (14/7). Sekolah tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.
MUSIM tanam melon tahun ini di sejumlah wilayah sentra produksi Jawa Timur menunjukkan tantangan yang signifikan.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved