Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, menyatakan masih kekurangan surat suara hingga hampir lima ribu lembar. Kekurangan itu disebabkan jumlah surat suara yang diterima KPU kurang dan adanya surat suara rusak saat dilakukan sortir dan pelipatan.
Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits, mengatakan jumlah surat suara yang rusak mencapai lebih dari 300 lembar dan jumlah kekurangan pada saat diterima mencapai 4.500 lembar.
"Saat salah satu logistik pilkada itu kami terima, kami hitung dan ternyata ada kekueangan di masing-masing boks yang totalnya mencapai empat ribu lima ratus lembar," kata Warits, Kamis (26/11).
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan kontraktor yang menjadi mitra dalam pengadaan surat suara agar kekurangan tersebut segera dipenuhi dan mengganti yang rusak. KPU Sumenep masih menunggu seluruh logistik pilkada sebelum didistribusikan ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Kami beeharap seluruh logistik sudah kami terima sebelum awal bulan depan, karena kami harus melakukan sortir dan memyesuaikan dengan jadwal pelayaran untuk wilayah kepulauan," kata Warits.
Distribusi surat suara, kata dia, direncanakan akan dimulai awal bulan depan dengan memprioritaskan wilayah kepulauan terjauh di Sumenep, diantaranya Kecamatan Masalembu, Sapeken, Arjasa, dan Kangayan.
"Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas kami karena kondisi geografis dan terbatasnya sarana transportasi," katanya.
Sesuai skenario yang disusun KPU, jika terjadi cuaca buruk atau tidak ada jadwal pelayaran kapal pada waktu pengiriman ke wilayah kepulauan terjauh tersebut, pihaknya akanmenggunakan armada kapal milik Polri. "Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian soal hal tersebut dan sudah disetujui," jelas Warits.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Lokasi pengamatan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan keterbukaan ufuk barat, minim polusi cahaya, kondisi atmosfer yang baik, serta aksesibilitas dan keamanan lokasi.
Resmikan Green Toilet VIP Difable dan Revitalisasi Jalan Sisi Timur dan Utara Masjid Al Akbar
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PRESIDEN Prabowo mengatakan peran strategis NU berperan dalam menjaga pilar kebangsaan melalui persatuan
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
RIFATUL Aliyah, perempuan, 42, warga Kecamatan Prambon, Sidoarjo, divonis bersalah dalam perkara pembiayaan kredit kendaraan bermotor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved