Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, menyatakan masih kekurangan surat suara hingga hampir lima ribu lembar. Kekurangan itu disebabkan jumlah surat suara yang diterima KPU kurang dan adanya surat suara rusak saat dilakukan sortir dan pelipatan.
Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits, mengatakan jumlah surat suara yang rusak mencapai lebih dari 300 lembar dan jumlah kekurangan pada saat diterima mencapai 4.500 lembar.
"Saat salah satu logistik pilkada itu kami terima, kami hitung dan ternyata ada kekueangan di masing-masing boks yang totalnya mencapai empat ribu lima ratus lembar," kata Warits, Kamis (26/11).
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan kontraktor yang menjadi mitra dalam pengadaan surat suara agar kekurangan tersebut segera dipenuhi dan mengganti yang rusak. KPU Sumenep masih menunggu seluruh logistik pilkada sebelum didistribusikan ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Kami beeharap seluruh logistik sudah kami terima sebelum awal bulan depan, karena kami harus melakukan sortir dan memyesuaikan dengan jadwal pelayaran untuk wilayah kepulauan," kata Warits.
Distribusi surat suara, kata dia, direncanakan akan dimulai awal bulan depan dengan memprioritaskan wilayah kepulauan terjauh di Sumenep, diantaranya Kecamatan Masalembu, Sapeken, Arjasa, dan Kangayan.
"Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas kami karena kondisi geografis dan terbatasnya sarana transportasi," katanya.
Sesuai skenario yang disusun KPU, jika terjadi cuaca buruk atau tidak ada jadwal pelayaran kapal pada waktu pengiriman ke wilayah kepulauan terjauh tersebut, pihaknya akanmenggunakan armada kapal milik Polri. "Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian soal hal tersebut dan sudah disetujui," jelas Warits.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SEBANYAK 29.046 siswa asal Jawa Timur dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026.
Kedatangan hewan-hewan ini merupakan langkah konkret importir Jawa Timur dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan sektor pariwisata.
DPKP Provinsi Jawa Timur menyiapkan tiga langkah strategis untuk menghadapi kemarau panjang yang akan terjadi di Jawa Timur dan menjaga hasil produksi padi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) penerapan sistem work from home (WFH) bagi ASN dilingkungan Pemprov Jawa Timur.
Perjuangkan Skema Bagi Hasil dan Infrastruktur Berstandar Dunia Di Kawasan Bromo
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved