Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020). Edhy diduga terlibat korupsi ekspor benih lobster.
Selain Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, KPK juga mengamankan belasan pihak lain termasuk istri Edhy, Iis Rosita Dewi, jajaran pegawai dan pejabat KKP, serta pihak swasta yang diduga sebagai penyuap.
OTT Edhy Prabowo oleh KPK tersebut, menurut Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Edi Indrizal, akan berpengaruh pada Pilkada Serentak 2020, termasuk di Sumbar.
"Sedikit banyak tentu akan berpengaruh pada kontestasi Pilkada 2020. Khususnya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, termasuk di Sumbar" kata Edi di Padang, Kamis (26/11).
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unand ini, Edhy Prabowo terjaring OTT KPK itu akan berefek pada paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra
"Terutama paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung secara tunggal. Kalau pilbup atau pilwako saya rasa tidak begitu berpengaruh karena tidak diusung secara tunggal oleh satu partai," ujar Edi.
Edi mengatakan, kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo akan terus disorot hingga pelaksanaan Pilkada 2020 9 Desember mendatang. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menggerus suara paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra.
Pasalnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra perlahan-lahan bakal menurun.
"Di sisi lain, paslon lain akan mendapat positivity effect electoral dengan adanya kasus dugaan Ekorupsi Edhy Prabowo ini," sebut Peneliti dan Korwil Indikator Politik Indonesia Sumbar, Riau, Jambi, Kepri ini. (Ant/OL-13)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved