Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan memasang spanduk dan baliho provokatif di Malang.
"Kami Pemuda Pancasila akan menjadi garda terdepan bila ada pihak manapun yang mencoba merongrong Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika," tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Malang Priyo Sudibyo, Selasa (24/11).
Priyo menyatakan kondisi keamanan di Kabupaten Malang saat ini sangat kondusif. Pemerintah, TNI dan Polri terus bekerja mengatasi pandemi covid-19 sejalan dengan pemulihan ekonomi.
"Kondisi yang aman ini agar terus dipertahankan," katanya.
Karena itu, ia mengingatkan kepada semua pihak agar jangan membuat kegaduhan sehingga berpotensi memicu konflik sosial. Sebab, tindakan provokatif dalam bentuk apa pun imbasnya kian menambah beban masyarakat.
"Jangan coba memecahbelah NKRI dengan dalih apa pun terutama dalih agama apalagi menghujat dan menghina TNI, Polri yang merupakan alat keamanan dan pelindung masyarakat," tuturnya.
Pernyataan Priyo itu merespons maraknya pemasangan spanduk dan baliho provokatif di berbagai daerah. Kondisi serupa, lanjutnya, jangan sampai terjadi di Kabupaten Malang.
"Di wilayah Kabupaten Malang tidak ada spanduk berbau anarkistis yang memecah belah persatuan dan kesatuan," ungkapnya.
Untuk itu Priyo mengimbau kepada siapa pun terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh bangsa dan kelompok mana pun untuk memberikan pernyataan yang mendidik. Pernyataan di ruang publik sepatutnya menyejukkan, selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan agar bangsa ini segera lepas dari pandemi covid-19 dan guncangan ekonomi.
"Dukung kebijakan pemerintah, TNI dan Polri yang bersusah payah mengembalikan negara ini bangkit dari segala keterpurukan akibat pandemi covid-19. Jangan malah membuat gaduh suasana negara yang sudah berangsur membaik dan kondusif," imbuhnya.
baca juga: Penetapan Tersangka Aset Tanah Mabar Tunggu Hasil Audit BPK
Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Priyadi mengatakan Kota Malang sangat kondusif. Hasil pemantauan di lapangan, tidak ada spanduk atau baliho liar provokatif.
"Hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan spanduk liar dan provokatif," tegasnya.
Personel Satpol PP terus melaksanakan operasi penertiban dan operasi yustisi penegakan disiplin mengenakan masker.
"Yang tidak pakai masker dikenakan sanksi sosial," pungkasnya. (OL-3)
Simak 11 butir sila kelima Pancasila dan contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan dunia digital di tahun 2026.
Pelajari 10 butir sila keempat Pancasila beserta contoh pengamalannya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat secara lengkap dan terbaru.
Pelajari 7 butir Sila Ketiga Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata untuk menjaga persatuan Indonesia di tahun 2026.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
Pelajari 7 butir Sila Pertama Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 serta contoh pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Generasi muda perlu ruang untuk kembali merumuskan harapan dan arah masa depan.
Generasi muda, termasuk yang tergabung dalam Karang Taruna, didorong untuk terus terlibat dalam memperkuat sektor ekraf.
Beberapa pemuda terlihat mengacungkan balok dan menghantamkan benda tersebut ke arah mobil yang melintas
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved