Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MASYARAKAT diimbau untuk tidak bersikap apatis dan tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Suara masyarakat akan menentukan perubahan kondisi kehidupan lima tahun ke depan. Hal ini ditegaskan Juru Kampanye Paslon 01 SHM-MAR Abdul Wahid, Senin (9/11) saat berorasi di depan warga di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Menurutnya warga yang memiliki hak pilih agar tidak menganggap remeh atau apatis dan beranggapan siapa pun yang jadi bupati dirinya tetap saja seperti semula, hingga pesimis.
"Jangan bersikap pesimis hingga banyak yang golput. Jangan kita beranggapan, siapa pun yang jadi bupati kehidupannya tidak berubah. Memang pemimpin baru tidak merubah profesi bapak ibu, namun kehidupan selanjutnya akan terjadi perubahan," tegasnya.
Pilihan masyarakat akan menentukan masa depan masyarakat itu sendiri, bisa lebih baik atau semakin sulit. Paslon 01 Syafruddin-Alpiya (SHM-MAR) sendiri menawarkan program nyata dan merakyat. Seperti infrastruktur, pendidikan gratis serta layanan kesehatan gratis yang disebut Tri Dharma Pembangunan.
"Jalan akan bagus dan nyaman, anak akan mudah sekolah tinggi dengan adanya beasiswa. Dan yang terpenting, berobat akan gratis, hanya dengan membawa KTP," ujarnya.
baca juga: Subardi: Gagasan Aspirasi Tegak Lurus dalam Pilkada
Pilkada Tanah Bumbu diikuti tiga pasang calon yaitu paslon 01 Syafruddin-Alpiya (SHM-MAR). Syafruddin atau dikenal dengan panggilan akrab Cuncung adalah saudara Mardani H Maming mantan Bupati Tanbu dua Periode yang kini menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Paslon 02 Mila Karmila-Zainal Ariffin (MK-ZA) maju melalui jalur non parpol. Sedangkan Paslon 03 adalah Zairullah Azhar-M Rusli (ZR). Zairullah adalah mantan Bupati Tanah Bumbu periode pertama, dan HM Rusli adalah saudara dari pengusaha kondang di Kalsel Syamsuddin Andi Arsyad. Pasangan ini menawarkan program pembangunan yang disebut lima program unggulan untuk Tanah Bumbu. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved