Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SEBANYAK 2020 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat akan menerima bantuan sosial berupa beras dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Bantuan telah diluncurkan mulai dari Kumurkek Distrik Aifat oleh Kepala Dinas Sosial Makdalena Tenau. Rencananya bansos PKH ini akan disalurkan ke 14 distrik yang tersebar di Kabupaten Maybrat.
Makdalena mengatakan bantuan yang sebelumnya disalurkan hanya untuk lima distrik pada 2016 kini meningkat menjadi 14 distrik. Bansos diberikan untuk tiga bulan sekaligus. Setiap bulan per KPM menerima 15 kg, sehingga totalnya 45 kg.
"Jadi ini kita salurkan kepada setiap KPM peroleh 15 kilogram per bulan. Jadi untuk tiga bulan ini totalnya 45 kg," kaya Makdalena Tenau di Kumurkek, Jumat (30/10).
KPM di Kabupaten Maybrat juga mendapat bantuan uang tunai tiap triwulan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari Kemensos.
"KPM PKH ini secara rutin juga mereka sudah terima dengan menggunakan KKS. Tiap triwulan mereka gesek ambil uang di ATM, dan kini oleh Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI menambah lagi dengan 15 kg per KPM selama tiga bulan jadi 45 kg ," terang Makdalena.
baca juga: Pelaku UMKM di Sikka Terbantu Dana LPDB
Bantuan tersebut sifatnya sementara selama pandemi covid-19. Makdalena juga mengimbau masyarakat berkebun dan memanfaatkan makanan lokal untuk membantu bertahan hidup di masa pandemi.
"Kepada semua KPM yang ada, karena bantuan ini sifatnya sementara baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, kami mengimbau agar masyarakat tetap berkebun, tokok sagu, dan berburu supaya ketersedian pangan selalu ada di masa pandemi covid-19," harapnya. (OL-3)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved