Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Pilkada 2020 ini, warga Kota Mataram diharapkan mampu memilih figur kepala daerah yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Di antaranya memiliki kemampuan tata ruang yang baik untuk mengatasi kesemrawutan pembangunan dan kawasan kumuh.
"Bicara kepala daerah, latar belakang visi-misi mereka apakah memiliki visi yang jelas. Kehebatan pemerintah ketika mampu buat tata ruang yang bertahan lama," ujar Ketua DPD REI (Real Estate Indonesia) NTB, Heri Susanto pada acara diskusi bertema Tata Ruang Kota Mataram yang digagas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Mataram, di Mataram, Kamis (22/10).
Heri mengambil contoh Dubai bisa menyerap banyak investor, karena memiliki tata ruang yang dapat bertahan hingga ratusan tahun ke depan.
"Kenapa Dubai banyak investor, karena memiliki tata ruang hingga150 tahun kemudian," ujarnya.
Heri mengingatkan kota Mataram kedepan akan menjadi kota internasional, hal ini berkaitan dengan akan dilaksanakannya kegiatan internasional MotorGP. Data REI NTB, pada 2017 atau 2018 pernah ramai dibahas LP2B atau Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Aturan tersebut diturunkan menjadi Perda untuk menyelamatkan lahan pertanian abadi.
Heri mengatakan niatnya mulia, jika ditempatkan di suatu wilayah sangat tepat karena jarang orang menghuni wilayah tersebut. Namun, pelaksanaannya justru dipukul rata untuk semua daerah, akhirnya kota Mataram memiliki beban harus memiliki sawah di atas 1.000 hektare. Tapi justru hanya tersisa 800 hektare. Artinya ada pelanggaran.
"Pertanyaannya apa iya di Mataram memiliki sawah. Segala sesuatu harus proporsional. Harusnya ruang terbuka hijau, bukan sawah," ungkapnya.
Seperti diketahui tata ruang di Kota Mataram saat ini masih belum konsisten. Kawasan yang dijadikan lokasi perkantoran justru berdiri pertokoan. Begitu juga kawasan pendidikan yang bercampur dengan kawasan ekonomi hingga perkantoran, belum lagi masih banyaknya bangunan yang berada dekat dengan bantaran sungai yang justru membuat kesan kumuh Mataram semakin terlihat. Karena itu sebut Heri, untuk Kepala Daerah Kota Mataram ke depan, tidak dibutuhkan orang yang hebat. Tetapi cukup orang yang peduli dan paham tentang tata ruang Kota.
"Yang bisa menata kota dan punya visi misi jelas untuk jangka panjang. Untuk anak cucu kita," tegasnya.
baca juga: Bawaslu Catat 119 Pelanggaran Prokes Kampanye di Jabar
Heri mengatakan, tata ruang ilmu paling primitif. Karena itu dia berkeyakinan seorang kepala daerah jika tidak memiliki kemampuan tata ruang maka daerahnya tidak tertata bahkan kumuh. Dia menjelaskan, ilmu tentang tata ruang adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman Babilonia. Kota Babilonia sudah tertata layaknya bagaimana Firaun di Mesir menata kotanya.
Ia juga menjelaskan di Arab, tata ruang dikaitkan dengan keimanan. Sehingga semua jalan di sana tertata dengan rapi. Jika tidak tertata maka akan menjadi sebuah simbol rendahnya keimanan seseorang.
"Di Arab, tidak ada jalan yang jelek, karena itu menandakan imannya rendah," kelakarnya (OL-3)
Penerbangan Super Air Jet IU 721 rute Lombok–Surabaya tertunda hampir 5 jam. Penumpang di Bandara Lombok protes dan tuntut kompensasi.
Hasil analisis BMKG memperlihatkan kemunculan gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby yang aktif di sekitar wilayah NTB
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Periode 1-10 Februari 2026 atau dasarian I Februari terdapat peluang hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen.
Sirkulasi angin dari sistem tekanan rendah tersebut, menurutnya, masih cukup kuat untuk memicu hembusan angin kencang di wilayah NTB, meski tidak sebesar dampak Bibit Siklon Tropis 97S
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
Azis memaparkan data mengejutkan terkait tumpang tindih lahan desa dengan kawasan hutan. Dari total 83.462 desa di Indonesia, tercatat 36.095 desa berada di dalam kawasan hutan.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved