Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMERA CCTV yang terpasang di berbagai titik di gedung DPRD telah memandu tim khusus Jatanras Polrestabes Medan mengetahui identitas para pelaku pelemparan terhadap peserta unjuk rasa.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing mengatakan, saat ini pihaknya telah menahan para pelaku pelempar batu ke arah demonstran.
"Pelaku berjumlah dua orang, keduanya adalah oknum petugas satuan pengamanan (satpam) DPRD Medan," ujarnya, Selasa (13/10).
Kompol Martuasah mengungkapkan, penangkapan ini dilakukan setelah sebelumnya Timsus Jatanras Satreskrim Polrestabes Medan mendapatkan informasi tentang adanya pelemparan batu dari lantai 7 gedung DPRD Kota Medan.
Batu dilempar ke arah peserta unjuk rasa menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumut, pada Kamis (8/10). Ketika itu massa menyebar sampai ke bagian sisi kiri luar gedung DPRD Medan yang berada berdampingan dengan DPRD Sumut.
Massa yang menjadi sasaran pelemparan adalah mereka yang berada tepatnya di depan Plaza Palladium.
Setelah mendapat informasi tersebut timsus Jatanras Polrestabes Medan segera melakukan penyelidikan guna mencari kebenarannya.
Dari hasil penyelidikan dan keterangan para saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), tindakan pelemparan batu itu adalah benar adanya.
Dari salinan rekaman CCTV yang didapat petugas, terlihat kedua pelaku menggunakan lift sebelum dan sesudah melakukan pelemparan saat unjuk rasa berlangsung.
Kasus ini berawal dari kemunculan cuplikan video penampakan dua sosok misterius yang melakukan pelemparan batu ke arah demonstran dari atas gedung DPRD Kota Medan (bukan DPRD Sumut).
Dalam video tampak dua sosok misterius melakukan pelemparan batu sebanyak tiga kali dari atas atap gedung ke arah massa di bawah.
Para demonstran tampak meneriakinya dan menghindar dari batu-batu yang dilempar. Beberapa pendemo juga terlihat mengambil gambar tindakan pelemparan itu dengan telepon genggam. (OL-13)
Baca Juga: Fisik Pemain Timnas U-19 Dinilai Harus Dibenahi
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved