Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEORANG pemuda, Amir Iskandar, 24, warga Palembang, ditetapkan tersangka usai mengikuti aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (11/10) di gedung DPRD Sumsel. Ia ditangkap Kepolisian Resor Kota Besar Palembang karena diduga menyusup dan memprovokasi massa unjuk rasa.
Polisi menetapkan tersangka dengan mengenakan Pasal 212 dan 213 KUHP. Kapolrestabes Palembang Kombes Anom Setyadji mengatakan, pada saat aksi unjuk rasa ini pihaknya menahan 65 pemuda, baik pelajar maupun mahasiswa.
Penetapan satu tersangka itu karena diduga menghalang-halangi petugas kepolisian dengan cara melontarkan kata-kata yang dianggap tidak pantas. "Tersangka ini menghujat polisi dengan kata-kata kasar dan tidak mengindahkan perintah petugas kepolisian saat mengamankan anak-anak sekolah dengan cara menghalang-halangi," kata dia.
Anom menjelaskan, barang bukti yang diamankan yakni pengeras suara dan seragam almamater. "Dalam pemeriksaan, tersangka tidak mengaku sebagai mahasiswa. Ia mengaku sebagai wiraswastawan," kata Anom.
Setelah polisi mendata dan mendatangkan orangtua, 64 pelajar dan mahasiswa yang ditangkap itu dikembalikan di rumah masing-masing. (OL-14)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved