Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
INGIN mengetahui alias kepo tata kelola desa adat, DPRD Provinsi Kalteng melakukan Study Banding ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Adjeh melalui pesan whatshapp ke mediaindonesia.com, Jumat (9/10)
Menurut Faridawaty, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng, Dinas PMA Bali menjadi yang pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Lantaran itu, DPRD Kalteng ingin mengetahui lebih jauh dan mempelajarinya.
"Dinas ini didirikan tahun ini dan sudah dianggarkan sejak 2019. Dinas PMA ini menjadi fasilitator desa-desa adat yang ada di Bali dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemadan,artinya hubungan dengan Tuhan, Alam dan sesama manusia," ujarnya.
Dijelaskan faridawaty, di Bali ada 1.493 Desa Adat dan Desa Dinas sebanyak 716 desa. Sejak ada dinas ini, Desa Adat mendapatkan alokasi anggaran Rp350 juta per tahun untuk tahun 2020. Untuk Desa Dinas diberikan ADD sebagaimana desa lain di Indonesia. Sehingga total anggaran dana desa adat untuk tahun 2020 di Bali Rp447 miliar.
Uniknya setiap Desa Adat ini, jelas Faridawaty memiliki hukum adatnya masing-masing dan dalam Desa Dinas bisa terdapat beberapa Desa Adat atau bisa sebaliknya, tapi ada juga 1 desa adat berada di dlm 1 desa dinas.
"Yang membedakan keduanya adalah masalah perlindungan hak-hak masyarakat adat di desa adat terkait yang memiliki kesamaan suku dan agama. Sementara jika yang bersangkutan bukan warga hindu yang tinggal di desa adat terkait ,maka apabila terjadi pelanggaran yang berlaku adalah hukum positif. Untuk masyarakat adat itu sendiri ada hukum yang mengatur tentang hak dan kewajibannya," tuturnya.
Selain itu, ungkap Faridawaty, mereka juga punya sipandu (sistem pengamanan lingkaran terpadu). Namanya Forum Sipandu Beradat sesuai Pergub Bali No:26 tahun 2020 dimana terdiri dari unsur Babinsa, Babinkamtib,Pecalang, Pengurus Desa Adat, Pimpinan Desa Dinas dan Satpol PP.
"Forum ini yang akan melihat dan memilih sesuatu persoalan atau permasalahan hukum apakah masuk hukum adat atau persoalan pidana atau lainnya," tutup dia. (OL-13)
Baca Juga: DPRD Brebes Layangkan Surat Penolakan UU Cipta Kerja ke DPR-RI
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Gubernur berharap dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved