KANTOR Wilayah Kementrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah kerja sama dengan Pemkab Banyumas membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyumas. Layanan MPP Banyumas bersama Kanwil Kemenkumham Jateng tidak hanya pembuatan paspor saja melainkan juga pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan administrasi hukum umum (AHU).
"Layanan ini merupakan kali pertama di Indonesia, sebuah MPP dapat melayani pengurusan HAKI dan administrasi hukum umum," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Priyadi usai peluncuran layanan tersebut di MPP Banyumas, Jumat (9/10).
Dengan adanya pelayanan ini, jelas Priyadi, maka akan membantu produk dan inovasi yang mengurus HAKI. Peningkatan layanan di MPP Banyumas merupakan bagian dari upaya pelayanan prima kepada masyarakat.
"Pemkab Banyumas sangat responsif, sehingga kerja sama ini dapat terealisasi dengan cepat," ujarnya.
Sementara Bupati Banyumas Achmad Husein mengakui senang dengan adanya peningkatan pelayanan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk masyarakat Banyumas. "Awalnya kami menerima keluhan dari masyarakat mengenai layanan yang jauh dari Banyumas. Kemudian Pemkab berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng. Dan ternyata layanan yang diberikan tidak hanya pembuatan paspor saja, melainkan juga HAKI serta AHU," paparnya. (OL-13)
Baca Juga: Polri: Belanja Rp408,8 Bukan Antisipasi Demo, Tapi untuk Pilkada
