PLN Minta Kepastian Pemkab Soal Hibah Tanah Pembangunan PLTS

PEMERINTAH diminta memberi kepastian soal pemberian hibah tanah untuk lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

"Lokasi sudah ada dan survei oleh kita. Kita masih menunggu hibah untuk tanah dari Pemkab Sikka untuk diserahkan kepada pihak PLN. Saat ini kita perlu kepastian dari Pemkab Sikka soal tanah untuk pembangunan PLTS di pulau Palue," kata Manajer UP3 PT PLN Flores Bagian Timur (FBT), Saut Panjaitan kepada Media Indonesia, Rabu (30/9)

Meski demikian, kata Saut Panjaitan pihaknya sudah melakukan pemasangan jaringan listrik di beberapa desa yang ada di pulau Palue. 

"Sekarang kita sudah menanam tiang listrik dan menarik jaringan listrik ke masing-masing desa yang ada di pulau Palue," ungkap dia.

Ia mengaku saat ini sudah sekitar 65 persen pengerjaan pemasangan jaringan listrik di pulau Palue. Pembangunan PLTS di Pulau Palue itu untuk melayani delapan desa yang selama ini belum menikmati listrik sehingga kita berharap segera secepat mungkin untuk penyerahan tanah ke pihak PLN.

"Kalau soal daya listrik, PLTS yang ada di Pulau Palue dua kali lipat lebih besar dari PLTS yang ada di Pulau Parumaan. Daya listriknya besar sekali,"  terang Saut.

baca juga: Kejari Purwokerto Tangkap DPO Selama 10 Tahun 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, Femi Bapa saat dihubungi mediaindonesia.com, Kamis (1/10) mengatakan pihaknya sementara proses melakukan identifikasi lahan untuk pembangunan PLTS di Pulau Palue tersebut.  

"Kita masih melakukan pendataan awal. Selanjutnya masuk ke konsultasi publik. Setelah itu, penetapan dan pengumuman. Kita lagi berproses sekarang," tandas Femi Bapa.

Ia mengaku anggaran yang disiapkan untuk 2021 sebesar Rp650 juta. Namun pihaknya masih menunggu hasil tim apprasial untuk penilaian harga tanah yang ada di Pulau Palue. 

"Anggaran ada di dinas  karena berkaitan dengan urusan pertanahan. Lokasi pembangunan PLTS itu yang diminta oleh pihak PLN itu seluas dua hektar," papar Femi Bapa

Femi Bapa mengatakan untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk lokasi pembangunan PLTS di Pulau Palue hanya bisa dilakukan pada 2021. 

"Tahun 2020 ini tidak ada anggaran. Ganti ruginya tahun 2021. Tahun ini hanya kita melakukan proses administrasi sampai dengan penilaian," pungkasnya. (OL-3)