Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WARGA Kampung Cikawaren, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat menurut pengembalian lahan garapan seluas 15 hektare yang dijual mantan kepala desa (kades) yang dibantu mantan Ketua RW.
Mereka keberatan lahan garapannya dijual karena sebelumnya tidak pernah ada persetujuan dengan warga. Apalagi, mantan kades dibantu RW telah berbohong bahwa lahan yang sudah puluhan tahun digarap warga akan ditanami pohon jeruk, tapi nyatanya dijual kepada seseorang.
Salah seorang warga, Agus Rohimat mengatakan, kasus penjualan lahan itu terjadi pada tahun 2017. Mantan kades bernama Iin Solihin menjual lahan di lima lokasi yang tersebar di Blok Gunung Batu, Blok Jaliam, Blok Pasir Kawah, Blok Munjul, dan Blok Cigoong.
"Dulu (2017) kami dikumpulkan oleh mantan Ketua RW bernama Tajudin atas perintah bapak Iin Solihin bahwa lahan yang kami garap akan diambil alih pihak desa karena akan ditanami pohon jeruk dengan nilai ganti rugi Rp3.000 permeter," kata Agus, Selasa (29/9).
Namun, lanjut Agus, ternyata mantan kades menjual lahan secara sepihak tanpa persetujuan warga. Bahkan Iin Solihin memalsukan tanda tangan seolah-olah warga setuju dan bersedia lahannya dijual.
"Kami tidak pernah merasa menjual, apalagi memohon pihak desa untuk dijual atau minta disertifikatkan. Lahan negara mau digunakan negara, silahkan. Lahan desa mau dimanfaatkan desa juga silahkan. Tapi bukan begini caranya, main jual saja. Sekarang istilahnya, kami jadi korban penipuan," ujarnya.
Beruntung, salah satu tokoh masyarakat bersedia membantu hingga menyiapkan pengacara agar lahan garapan dikembalikan lagi kepada warga. Kini, kasus tersebut sedang diproses di kepolisian.
"Saya bersama warga lainnya bolak-balik ke Polres Cimahi untuk diminta keterangan polisi. Yang namanya berurusan sama polisi, kami juga takut, tapi demi menuntut keadilan, apapun akan kami lakukan," tuturnya.
Kades Cikalong, Agun Gumelar membenarkan, bahwa pihaknya menerima keluhan penjualan lahan yang dilakukan oknum kades periode sebelumnya. Warga merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi, namun tiba-tiba lahan itu sudah disertifikasi atas nama Hendra.
"Saat ini lahan yang masih bermasalah berada di empat blok yakni Jaliam, Pasir Kawah, Gunung Batu dan blok Cigoong yang keseluruhannya berada di Desa Cikalong. Untuk lahan di blok Gunung Batu seluas 10 hektare sudah kita batalkan proses sertifikasinya," ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga: Ini Alasan Makan di Restoran Dilarang saat Pandemi Covid-19
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
lantaran PT Indobuildco telah mengajukan pembaruan sejak 1 April 2021, Ahli menilai korporasi tersebut masih punya hak melakukan pengelolaan meski masa perpanjangan HGB telah berakhir.
Konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi
WARGA Sumatra Utara mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani sengketa lahan di sana
PTPN 5 sebut idealnya lahan Sinama Nenek yang diserahkan kepada masyarakat bisa dijadikan mitra petani plasma dengan perusahaan
Pertimbangan lain majelis untuk menutup informasi dokumen HGU adalah isu keamanan negara di Papua dan masalah kampanye hitam terhadap industri sawit.
Kehadiran sejumlah tempat wisata yang terencana dan representatif telah menjadikan Kota Baru Parahyangan sebagai destinasi liburan unggulan di Kabupaten Bandung Barat.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Setelah DCT ini ditetapkan, maka ratusan calon legislatif (caleg) tersebut akan mengikuti tahapan masa kampanye yang dimulai 28 November 2024 hingga 10 Februari 2024
Sejak seminggu lalu, Asep, pemilik rumah, tidak lagi bisa tinggal di rumahnya, karena rusak diterjang angin kencang
Bencana alam tersebut menyebabkan Mamay dan keluarganya harus mengungsi
Pada pemilu 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat tingkat partisipasi pemilih di wilayah selatan hanya mencapai 70%-72%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved