Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA bakal calon kepala daerah di Jawa Timur terjangkit covid-19. Mereka ialah Machfud Arifin di Surabaya, Dwi Astutik di Sidoarjo, dan seorang bakal calon di Trenggalek.
Gogot Cahyo Baskoro menyebut fenomena itu ialah bukti bahwa banyak peserta pilkada yang mengabaikan protokol kesehatan. “Akibatnya ada sejumlah calon yang dinyatakan positif terjangkit.”
Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur itu mengaku pihaknya menemukan banyak kasus pengabaian terhadap protokol kesehatan. KPUD mencatat hal itu terjadi mulai pendaftaran sampai penetapan.
Saat pendaftaran, lanjutnya, banyak kerumunan massa pendukung. Banyak juga di antara mereka yang tidak menggunakan masker. “Banyak kontak fisik sehingga berpotensi menularkan covid-19. Ini jelas pengabaian terhadap protokol kesehatan yang kami minta ditaati,” tegasnya.
Gogot juga khawatir karena tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masih banyak. Di antaranya pengundian nomor urut pasangan calon pada 24 September, masa kampanye pada 26 September-5 Desember, pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember serta penetapan calon terpilih.
Pandemi membuat Dian Fahrud Jaman mengevaluasi kembali rencana bentuk kampanye. Ketua Partai NasDem Karawang, Jawa Barat, itu mengubah kampanye dari yang bersifat pengumpulan massa menjadi kampanye dari pintu ke pintu.
Partai ini mendukung pasangan Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh. “Tidak akan ada konser musik. Kami tidak mau khawatir kegiatan itu menjadi klaster penularan,” tambahnya.
Kader partai di tingkat kabupaten hingga desa, lanjut Dian, akan bergerak melakukan strategi gerilya atau kampanye simpatik.
Sejauh tidak melanggar aturan pilkada, pihaknya akan berusaha membantu warga menghadapi masa sulit karena pandemi ini.
Tahun ini Rio Febri Fahlevi juga akan bermain tegas-tegasan saja. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, itu akan langsung menghentikan kampanye pasangan calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan. “Kami juga mengimbau pasangan calon tidak menggelar konser musik saat kampanye.” (FL/CS/FR/N-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved