Polda Jatim Ingatkan Ancaman Bui bagi Pelanggar Aturan Kesehatan

WARGA Jawa Timur (Jatim) diingatkan untuk tertib mentaati protokol kesehatan di tengah pandemi untuk meredam penyebaran covid-19. Warga yang diketahui positif covid-19 yang seharusnya melakukan isolasi namun tetap keluar rumah dan berkerumun, bisa dikenai Undang-undang Karantina Kesehatan dan dikenai pidana satu tahun.

Hal itu ditegaskan Kapolda Jatim Irjen M Fadil Imran saat Kampanye Penggunaan Sekaligus Pembagian Masker Dalam Rangka Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (10/9). Selain dihadiri Forkopimda Jatim, acara ini juga dihadiri Forkopimda Kota Surabaya, perwakilan dua bakal pasangan calon Wali Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya, Bawaslu, Parpol, serta elemen masyarakat.

"Apabila kita tahu bahwa kita terkonfirmasi positif dan kita tetap hadir dalam sebuah kegiatan, maka bisa dikenakan UU karantina," kata Kapolda.

Menurut Fadil, kegiatan ini juga sebagai warning bahwa angka covid-19 secara nasional masih tinggi. Bahkan di Jakarta seperti diinformasikan sejumlah media akan menerapkan kembali PSBB.

Kapolda berharap di Jatim jangan sampai menerapkan PSBB kembali, karena sangat berdampak pada roda perekonomian. Agar PSBB tidak diterapkan lagi, masyarakat harus biasa dengan gaya hidup baru bermasker.

Apalagi sebentar lagi ada pelaksanaan pilkada serentak di 16 kabupaten dan tiga kota di Jatim, harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Sebab apabila tidak disiplin protokol kesehatan, dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru.  Semua parpol pendukung, kata Fadil, bisa mengingatkan seluruh kader maupun pendukung untuk bisa lebih disiplin, karena tahapan pilkada akan terus berlangsung.

"Sehingga bagi bawaslu dan KPU betul-betul bisa mengevaluasi terkait dengan tahapan pilkada yang sehat," kata Kapolda.