Beberapa Wilayah di Jabar Diusulkan Terapkan PSBMK

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mengusulkan penerapan pembatasan  sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) pada daerah-daerah yang
angka penyebaran covid-19 kembali meningkat. Beberapa daerah yang  diminta untuk menerapkan hal itu di antaranya Bogor, Depok, Bekasi, dan
Bandung.

Gubernur Jawa Barat yang juga ketua gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta daerah-daerah tersebut agar menerapkan PSBMK. "Kami merekomendasikan kepada tempat yang kenaikan (kasus) tinggi melakukan pola yang sama (PSBMK)," kata Emil di Bandung, Kamis (10/9).

Dia menilai, PSBMK efektif menekan laju penyebaran virus korona. Hal ini berkaca pada penerapan hal tersebut di Kota Bogor sejak 29 Agustus lalu. "Saat di Bogor PSBMK, ada razia masker, setelahnya angka kasus penularan covid-19 di Kota Bogor menurun," ujarnya.

PSBMK, lanjut Emil, diperlukan untuk mengatur pembatasan jam operasional toko, mal, atau pusat kegiatan hingga pukul 18.00 serta penerapan jam malam setelah pukul 21.00. "Manajemen jam malam (PSBMK) kelihatannya memiliki pengaruh yang positif," katanya.

Emil menambahkan, pada periode 31 Agustus hingga 6 September, terdapat tiga daerah risiko tinggi atau zona merah di wilayah Jawa Barat yaitu Kota Depok serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Sementara level kewaspadaan lainnya yakni terdapat 14 kabupaten/kota zona oranye (risiko sedang) dan 10 kabupaten/kota zona kuning (risiko
rendah). "Pengetatan (protokol kesehatan) 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) menjadi tantangan untuk ditingkatkan)," katanya.

Berdasarkan data pada Rabu (9/9), penambahan kasus baru di Jawa Barat mencapai 288 orang. Sehingga total terdapat 13.333 kasus positif virus korona.

Emil menilai, penyebaran yang cenderung naik ini dipicu munculnya tiga klaster baru yaitu klaster keluarga, industri, dan perkantoran. "Sekarang trennya sedang naik, karena ada klaster keluarga yang sedang kita teliti," ucapnya. (R-1)