Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah menggunakan anggaran covid-19 atau penanggulangan bencana nonalam di daerah tersebut sebesar Rp35 miliar dari total pagu anggaran Rp100 miliar.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong, M Budianto di Bengkulu, Jumat (28/8), mengatakan, pihaknya telah menggunakan anggaran penanggulangan covid-19 sebesar Rp35 miliar dari Rp100 miliar.
"Penggunaan dan pengelolaan keuangan covid-19 anggarannya dimasukan dalam pos bantuan tidak terduga (BTT) sebesar Rp100 miliar dan telah digunakan sebesar Rp35 miliar," katanya.
Dari pagu anggaran sebesar Rp100 miliar, lanjut dia, yang sudah ditransfer ke rekening BPBD Pemkab Rejang Lebong, tahal awal sebesar Rp44 miliar dan yang sudah terserap sebesar Rp35 miliar.
Anggaran tahap awal yang tidak terserap sebesar Rp8 miliar dari rekening BPBD Kabupaten Rejang Lebong, telah dikembalikan ke kas Pemkab tersebut dan dimasukan dalam pos BTT.
Pos anggaran BTT itu sendiri, digunakan untuk penanganan keadaan darurat di antaranya penanganan covid-19 yang penyerapannya disesuaikan dengan mekanisme penggunaan BTT.
Penggunaan anggaran ini akan dikembalikan ke masing-masing OPD, anggarannya tidak terpusat lagi pada satuan tugas seperti sebelumnya. Pemkab Rejang Lebong, dalam penanggulangan penyebaran virus korona telah menetapkan pagu anggaran hingga Rp100 miliar yang diperuntukan penanganan kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial. (OL-13)
Baca Juga: Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
Saldo DANA adalah uang elektronik di aplikasi DANA Indonesia yang bisa kamu pakai untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bayar tagihan, belanja online, hingga kirim uang.
Panduan lengkap klaim saldo DANA agar tidak tertipu. Pahami cara klaim promo, refund, hingga penarikan ke rekening bank. Aman, cepat, dan mudah dipahami.
Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Dompet digital kerap disalahgunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online (judol).
Bayar cicilan Kredivo kini makin mudah dan praktis lewat aplikasi DANA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved