Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal MS menilai, dampak Covid-19 pada sektor ekonomi sangat besar. Karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan tindakan yang berbasis pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menggerakan ekonomi di masyarakat.
"Bantuan dalam bentuk barang sebaiknya dikurangi dan dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, agar masyarakat dapat membelanjakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan terkini mereka, yang sekaligus berdampak dalam menggerakkan UMKM di lingkungan mereka dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut," ujar Darmizal, dalam keterangan tertulisnya (24/8).
Menurutnya, aksi ini sebaiknya diambil dengan cepat dan secara intens oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar situasi ekonomi yang tidak menguntungkan pada saat pandemi Covid-19 bisa diperbaiki.
"Selain itu jika pemerintah bisa memberikan dorongan bagi UMKM dan ekonomi masyarakat bisa bangkit. Maka hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Saya kira Bantuan Langsung Tunai (BLT) cocok sebagai pengganti bantuan pengganti," jelas Darmizal.
Menurut alumni UGM ini, pemerintah melalui Presiden Jokowi tentu mempunyai perangkat yang kuat untuk menggerakkan UMKM di Indonesia. Dengan kemauan dan keberpihakan terhadap masyarakat, hal tersebut tentu bukan hal yang sulit untuk dilakukan.
"Jika pemerintah menemui hambatan birokrasi atau kapabilitas dari pengambil keputusan maka Presiden bisa mengambil langkah tegas. Presiden Jokowi pun bisa memilih perangkat pengganti yang lebih cepat dan mampu menjadi pengambil keputusan yang peka terhadap krisis dan berpihak pada masyarakat," pungkasnya. (OL-13)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved