Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan menyatakan berkomitmen untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di areal perkebunan. Hal ini ditandai dengan kesepakatan kerjasama GAPKI dan Polda Kalsel terkait penanganan karhutla beberapa waktu lalu.
"Sudah ada kesepakatan kerjasama antara Polda dan Gapki terkait penanganan karhutla khususnya di areal perkebunan," tutur Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Komisaris Besar Muhammad Rifai, Rabu (19/8).
Sebelumnya Gubernur dan Kapolda Kalsel telah meminta komitmen semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah tersebut. Saat ini Kalsel dalam status siaga darurat bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak Juni hingga November mendatang.
Kepala Polda Kalsel Irjen Nico Afinta mengapresiasi komitmen dan kontribusi Gapki dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dalam kerjasama ini ditegaskan peran dan kontribusi masing-masing pihak baik dalam hal penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, koordinasi antarpihak, serta kegiatan sosialisasi kepada pihak terkait.
Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengakui pentingnya kerja sama dengan pihak terkait termasuk Polda Kalsel guna mencegah dan mengatasi karhutla khususnya di wilayah perkebunan.
"Kerja sama ini sejalan dengan komitmen kami selaku pengusaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasional perkebunan," ujarnya.
Sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel menyebut kebakaran areal lahan gambut di Kalsel selama ini terbanyak terjadi di areal konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan kebakaran di areal lahan gambut terus berulang setiap tahun diduga akibat aktivitas pembukaan dan perluasan perkebunan sawit yang semakin memperparah kerusakan gambut.
"Pemerintah harus serius menangani bencana Karhutla dan menindak korporasi yang terlibat pembakaran lahan. Hasil Investigasi kami kebakaran gambut terbanyak terjadi di areal konsesi perkebunan," ungkapnya.
baca juga: Lima Desa di Riau Jadi Percontohan Solusi Permanen Karhutla
Walhi Kalsel telah melakukan pemantauan kondisi kebakaran lahan gambut pada Juli 2019 sampai Maret 2020. Fakta di lapangan diketahui kejadian kebakaran terutama di lahan gambut terjadi berulang setiap tahunnya. Kebakaran terjadi karena gambut rusak akibat aktivitas pengeringan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit.
"Kami melihat gambut yang rusak memiliki kerentanan lebih tinggi untuk terbakar secara berulang, kerusakan itu diduga akibat aktivitas pengeringan lahan oleh perusahaan sawit yang memiliki konsesi di lahan gambut," ujar Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Jefry Raharja.
Pantauan Media, saat ini sudah ada tiga helikopter water boombing dan satu helikopter patroli yang beroperasi di wilayah Kalsel. (OL-3)
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
Berdasarkan pantauan BMKG terdeteksi 206 titik panas akibat karhutla di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat.
Dari 11 daerah tersebut, total luasan Karhutla sebanyak 1.041,74 Hektare (Ha).
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif.
Dari sebanyak 8 lokasi Karhutla di Riau, wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang cukup luas terdampak.
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan produksi dan stok crude palm oil (CPO) nasional dalam kondisi aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak goreng selama Ramadan.
Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, mencatat laba bersih unaudited sebesar Rp6,19 triliun sepanjang tahun buku 2025.
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved