Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan menyatakan berkomitmen untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di areal perkebunan. Hal ini ditandai dengan kesepakatan kerjasama GAPKI dan Polda Kalsel terkait penanganan karhutla beberapa waktu lalu.
"Sudah ada kesepakatan kerjasama antara Polda dan Gapki terkait penanganan karhutla khususnya di areal perkebunan," tutur Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Komisaris Besar Muhammad Rifai, Rabu (19/8).
Sebelumnya Gubernur dan Kapolda Kalsel telah meminta komitmen semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah tersebut. Saat ini Kalsel dalam status siaga darurat bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak Juni hingga November mendatang.
Kepala Polda Kalsel Irjen Nico Afinta mengapresiasi komitmen dan kontribusi Gapki dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dalam kerjasama ini ditegaskan peran dan kontribusi masing-masing pihak baik dalam hal penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, koordinasi antarpihak, serta kegiatan sosialisasi kepada pihak terkait.
Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengakui pentingnya kerja sama dengan pihak terkait termasuk Polda Kalsel guna mencegah dan mengatasi karhutla khususnya di wilayah perkebunan.
"Kerja sama ini sejalan dengan komitmen kami selaku pengusaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasional perkebunan," ujarnya.
Sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel menyebut kebakaran areal lahan gambut di Kalsel selama ini terbanyak terjadi di areal konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan kebakaran di areal lahan gambut terus berulang setiap tahun diduga akibat aktivitas pembukaan dan perluasan perkebunan sawit yang semakin memperparah kerusakan gambut.
"Pemerintah harus serius menangani bencana Karhutla dan menindak korporasi yang terlibat pembakaran lahan. Hasil Investigasi kami kebakaran gambut terbanyak terjadi di areal konsesi perkebunan," ungkapnya.
baca juga: Lima Desa di Riau Jadi Percontohan Solusi Permanen Karhutla
Walhi Kalsel telah melakukan pemantauan kondisi kebakaran lahan gambut pada Juli 2019 sampai Maret 2020. Fakta di lapangan diketahui kejadian kebakaran terutama di lahan gambut terjadi berulang setiap tahunnya. Kebakaran terjadi karena gambut rusak akibat aktivitas pengeringan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit.
"Kami melihat gambut yang rusak memiliki kerentanan lebih tinggi untuk terbakar secara berulang, kerusakan itu diduga akibat aktivitas pengeringan lahan oleh perusahaan sawit yang memiliki konsesi di lahan gambut," ujar Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Jefry Raharja.
Pantauan Media, saat ini sudah ada tiga helikopter water boombing dan satu helikopter patroli yang beroperasi di wilayah Kalsel. (OL-3)
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
TITIK panas atau hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatra masih terus meningkat. Dari pantauan terakhir satelit terdeteksi sebanyak 230 titik panas.
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Tiga PBPH yang disegel yaitu milik PT DRT di Kabupaten Rokan Hilir dengan area yang terbakar seluas lebih kurang 75 hektare berada di areal gambut Kawasan hutan produksi.
Bekas lahan sawit tersebut kemudian dilakukan pemulihan kawasan dengan menanam berbagai jenis tanaman.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi para petani sawit, PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) menyelenggarakan pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Dalam upaya mendorong industri sawit berdaya saing dan ramah lingkungan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kembali menyelenggarakan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) ke-9.
Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk terus mempromosikan peluang untuk pengembangan usaha perkebunan khususnya sawit.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved