KEKERINGAN mulai melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sebanyak 42 desa di tujuh kecamatan, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, misalnya, sudah mengalami krisis air bersih.
Bahkan, desa-desa di Kecamatan Juwangi dan Wonosegoro sudah mengalami krisis air bersih parah. Beberapa warga bisa mengatasinya
dengan membeli air tangki. Warga lain menunggu bantuan pemerintah kabupaten.
Bupati Seno Samudera sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sejak awal Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sudah menyiapkan langkah untuk mendistribusikan air bersih.
“Berbeda dengan tahun lalu, saat ini kami harus bergerak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi. Pemkab sudah menggulirkan dana penyediaan 600 tangki air bersih untuk membantu warga,” kata Kepala BPBD Bambang Sinungharjo, kemarin.
Setali tiga uang, kekeringan juga sudah melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. “Ada 21 desa yang membutuhkan bantuan air bersih,” jelas Kepala Pelaksana BPBD, Tectona Jati.
Selain pendanaan dari APBD Kabupaten Pasuruan, dia berharap Pemprov Jawa Timur juga segera menggulirkan dana untuk membantu. “Selain itu, karena keterbatasan pemkab, kami juga mengundang perusahaan untuk ikut membantu dengan dana tanggung jawab sosial mereka,” tambahnya.
Seretnya pasokan air juga dirasakan petani di Kabupaten Brebes. Sumber air untuk mengairi sawah sudah sangat berkurang.
Sejumlah bendungan mulai kekurangan air dan tidak bisa mengairi areal persawahan. Salah satunya bendungan Cisadap di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, yang menjadi oase bagi tiga kecamatan.
Nasib sawah di wilayah itu tinggal bergantung pada Waduk Malahayu yang ada di Kecamatan Banjarharjo.
“Kami harus memberlakukan sistem gilir air mulai 16 Agustus. Empat hari ditutup dan enam hari dibuka,” ujar Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Brebes, Nurul Hidayat.
Di Lebak, Banten, anggota DPRD Dian Wahyudi mengkhawatirkan nasib areal pertanian. “Sudah masuk musim kemarau, sejumlah areal pertanian terancam mengalami kekeringan. Kami meminta pemkab segera menyiapkan langkah sehingga petani tidak merugi karena tanamannya puso.”
Di daerah ini, sawah tadah hujan sudah mengalami kekeringan. Intervensi bisa dilakukan pemkab dengan menyediakan pompa air, normalisasi sungai, dan memperbanyak jaringan irigasi.
Lingkungan rusak
Di luar Jawa, Kepala BPBD Bangka Belitung Mikron Antariksa mengkhawatirkan dampak kemarau akan lebih parah di wilayahnya. “Kerusakan lingkungan akan membuat dampak kemarau lebih parah dari tahun-tahun lalu.”
Ia mengaku banyak sumber air bersih berkurang karena penambangan dan kegiatan lain yang merusak lingkungan. “Bangka Belitung juga be-
lum memiliki sumber air baku dengan volume besar untuk diolah menjadi air bersih.”
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat juga sudah meminta para bupati untuk segera bergerak menyiapkan langkah menghadapi kekeringan. “BMKG sudah memperingatkan bahwa 100% daerah di NTT sudah memasuki musim kemarau.
Pemerintah, lanjutnya, harus segera menggulirkan langkah mitigasi dan membangun kesiapsiagaan. “Salah satunya harus menyiapkan distribusi air bersih dan kecukupan air untuk lahan pertanian.”
Kesiapsiagaan sudah dilakukan BPBD Kabupaten Sumba Barat. “Satu armada tangki akan membawa air bersih untuk dibagikan kepada warga,” kata Kepala BPBD Yanis Lubalu. (JI/RF/PO/N-2)
