Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEKERINGAN mulai melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sebanyak 42 desa di tujuh kecamatan, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, misalnya, sudah mengalami krisis air bersih.
Bahkan, desa-desa di Kecamatan Juwangi dan Wonosegoro sudah mengalami krisis air bersih parah. Beberapa warga bisa mengatasinya
dengan membeli air tangki. Warga lain menunggu bantuan pemerintah kabupaten.
Bupati Seno Samudera sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sejak awal Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sudah menyiapkan langkah untuk mendistribusikan air bersih.
“Berbeda dengan tahun lalu, saat ini kami harus bergerak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi. Pemkab sudah menggulirkan dana penyediaan 600 tangki air bersih untuk membantu warga,” kata Kepala BPBD Bambang Sinungharjo, kemarin.
Setali tiga uang, kekeringan juga sudah melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. “Ada 21 desa yang membutuhkan bantuan air bersih,” jelas Kepala Pelaksana BPBD, Tectona Jati.
Selain pendanaan dari APBD Kabupaten Pasuruan, dia berharap Pemprov Jawa Timur juga segera menggulirkan dana untuk membantu. “Selain itu, karena keterbatasan pemkab, kami juga mengundang perusahaan untuk ikut membantu dengan dana tanggung jawab sosial mereka,” tambahnya.
Seretnya pasokan air juga dirasakan petani di Kabupaten Brebes. Sumber air untuk mengairi sawah sudah sangat berkurang.
Sejumlah bendungan mulai kekurangan air dan tidak bisa mengairi areal persawahan. Salah satunya bendungan Cisadap di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, yang menjadi oase bagi tiga kecamatan.
Nasib sawah di wilayah itu tinggal bergantung pada Waduk Malahayu yang ada di Kecamatan Banjarharjo.
“Kami harus memberlakukan sistem gilir air mulai 16 Agustus. Empat hari ditutup dan enam hari dibuka,” ujar Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Brebes, Nurul Hidayat.
Di Lebak, Banten, anggota DPRD Dian Wahyudi mengkhawatirkan nasib areal pertanian. “Sudah masuk musim kemarau, sejumlah areal pertanian terancam mengalami kekeringan. Kami meminta pemkab segera menyiapkan langkah sehingga petani tidak merugi karena tanamannya puso.”
Di daerah ini, sawah tadah hujan sudah mengalami kekeringan. Intervensi bisa dilakukan pemkab dengan menyediakan pompa air, normalisasi sungai, dan memperbanyak jaringan irigasi.
Lingkungan rusak
Di luar Jawa, Kepala BPBD Bangka Belitung Mikron Antariksa mengkhawatirkan dampak kemarau akan lebih parah di wilayahnya. “Kerusakan lingkungan akan membuat dampak kemarau lebih parah dari tahun-tahun lalu.”
Ia mengaku banyak sumber air bersih berkurang karena penambangan dan kegiatan lain yang merusak lingkungan. “Bangka Belitung juga be-
lum memiliki sumber air baku dengan volume besar untuk diolah menjadi air bersih.”
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat juga sudah meminta para bupati untuk segera bergerak menyiapkan langkah menghadapi kekeringan. “BMKG sudah memperingatkan bahwa 100% daerah di NTT sudah memasuki musim kemarau.
Pemerintah, lanjutnya, harus segera menggulirkan langkah mitigasi dan membangun kesiapsiagaan. “Salah satunya harus menyiapkan distribusi air bersih dan kecukupan air untuk lahan pertanian.”
Kesiapsiagaan sudah dilakukan BPBD Kabupaten Sumba Barat. “Satu armada tangki akan membawa air bersih untuk dibagikan kepada warga,” kata Kepala BPBD Yanis Lubalu. (JI/RF/PO/N-2)
BMKG menegaskan fenomena cuaca dingin di Indonesia bukan disebabkan Aphelion, melainkan Monsun Dingin Australia dan musim kemarau.
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
SEBANYAK 10,25 hektare lahan pertanian di Tanah Datar terdampak kekeringan, dan 5,25 hektare di antaranya sudah dinyatakan puso atau gagal panen.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Fenomena kemarau basah saat ini terjadi di beberapa daerah Indonesia. Berbeda dengan kemarau biasa yang kering dengan sedikit hujan, kemarau basah justru ditandai dengan hujan yang turun
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
MASYARAKAT Kabupaten Bekasi meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan penuntasan krisis air bersih sebagai program prioritas dalam lima tahun ke depan
Kekurangan air bersih kembali menjadi sorotan utama di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, usai banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 24 April 2025
Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020, beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada 2045.
"Di Bangka ini kalau musim kemarau, di titik-titik tertentu warga kesulitan mencari air bersih, bahkan hingga membeli,"
Sebanyak 7.185 kepala keluarga (KK) atau 23.353 jiwa warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini masih dilanda krisis air bersih.
Dari 13 kecamatan itu, krisis air terparah dialami Kecamatan Glagah berdampak pada 11 desa dan Kecamatan Kebangbahu yang berdampak pada tujuh desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved