Penanganan Kasus Korupsi Macet, KPK Diminta Turun Tangan di NTT

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi dan lebih baik mengambilalih penanganan sejumlah kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terutama tiga kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah yakni kasus kredit macet di Bank NTT Cabang Surabaya, korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, dan kasus penjualan aset negara di Kota Kupang.

"Kami minta KPK untuk melakukan supervisi secara ketat semua penanganan kasus korupsi yang memiliki perhatian masyarakat dan punya dampak luas, terkait dengan penyelamatan uang negara dan ketertiban birokrasi pemerintahan," ujar anggota Komisi III DPR Benny K Harman kepada wartawan di Kupang, Kamis (23/7).

Baca Juga: Kejati NTT Ungkap Kredit Macet Bank NTT Rp126 Miliar

Menurut Benny, banyak laporan kasus korupsi yang penanganannya terhenti di tengah jalan tanpa ada kejelasan, yang ditangani polda, polres hingga kejaksaan. "Penegak hukum kejaksaan dan polisi di NTT diminta melakukan pengananan kasus secara profesional dan transparan dan juga bertangung jawab," ujarnya.

Selain itu, Benny juga minta setiap penanganan kasus korupsi wajib dipublikasikan agar diketahui masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak akan membangun asumsi atau prasangka-prasangka lain terkait penanganan kasus tersebut.

Dia mencontohkan, kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya dengan kerugian negara Rp149 miliar, masih ada pejabat di kantor pusat Bank NTT yang ditenggarai menerima uang, belum ditetapkan tersangka. "Ini penting bahwa tidak ada kesan pemberatasan korupsi di NTT tebang pilih. Hanya mereka yang punya kedekatan dengan pejabat di lingkungan penegak hukum," ujarnya.

Dia juga minta masyarakat dan wartawan tetap mengawasi penanganan kasus korupsi di daerah itu. "Kita dukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di NTT," ujarnya. (OL-13)

Baca Juga: KPK Terima Banyak Aduan Suap dari NTT