Mendagri: Vaksin dari Tiongkok Belum Tentu Hilangkan Covid-19

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan vaksin covid-19 dari Tiongkok belum tentu dapat menyembuhkan pasien covid-19 dan menghilangkan wabah covid-19 di Indonesia.

"Vaksin yang dibuat dari Tiongkok belum tentu dapat mengangkat virus ini dari Indonesia karena kemungkinan jenis virusnya berbeda," papar Tito. Ia menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Balikpapan, Sabtu (18/7).

Mendagri berharap pandemi covid-19 dapat berakhir seperti Spanish flu. "Yakni bisa berakhir dengan adaptasi ketahanan tubuh manusia," ujarnya.

Ia juga berharap pandemi covid-19 mampu menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi pilkada.

Tito menilai dalam menghadapi Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19 bisa menjadi tantangan pertama dalam sejarah Indonesia. "Oleh karena itu, diperlukan partisipasi seluruh pihak untuk menjalankan protokol kesehatan agar Pilkada 2020 bisa berjalan lancar," tuturnya.

Pilkada kali ini, sambung Tito, dinilai menjadi momentum tepat untuk mengimplementasikan gerakan menekan penyebaran covid-19. "Pilkada ini harus kita jadikan momentum guna menekan covid-19. Bagaimana mengendalikan masyarakat agar tidak saling menulari," ujarnya.

Baca juga: Satu Warga Lembata Positif Covid-19, Desanya Diisolasi Tiga Hari

Kerja sama itu, imbuh Tito, di antaranya dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan. "Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan sosial. Nah, momentum pilkada ini menjadi momentum yang bisa menggerakkan seluruh kontestan termasuk calon kepala daerah," katanya.

Ia pun menegaskan agar Pilkada 2020 bisa menjadi ajang perlawanan keras terhadap covid-19. Untuk itu, pihaknya mendukung KPU dan Bawaslu dalam mengajukan anggaran tambahan agar Pilkada dapat mengikuti protokol kesehatan.

"Misalnya, penambahan TPS melalui penghitungan 500 orang per TPS, yang sebelumnya 800 orang per-TPS. Jumlah anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp47 triliun dan Bawaslu sekitar Rp400 miliar. Kami berjuang memintanya," ujar Tito.

Permintaan anggaran itu diajukan dalam tiga tahap. Tahap pertama Rp1 triliun, kedua Rp3 triliun dan ketiga Rp1 triliun. "Untuk tahap pertama sudah dipenuhi sekitar Rp 940 miliar untuk KPU dan Rp 157 miliar untuk Bawaslu," jelas Tito.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengatakan sampai saat ini ada tiga daerah yang belum memfasilitasi alat pelindung diri bagi Bawaslu. "Yakni Balikpapan, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Tiga daerah ini Bawaslunya belum dapat APD," ujar Saipul.

Ia menjelaskan saat ini baru enam daerah yang telah memfasilitasi kebutuhan APD bagi Bawaslu, yaitu, Samarinda, Kukar, Berau, Paser, dan Kabupaten Mahakam Ulu. "Semuanya sudah memfasilitasi. Ada yang bentuk anggaran, ada yang dalam bentuk barang," jelasnya. (OL-14)