Polda Riau Usut 7 Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Korona

JAJARAN Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengusut 7 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) covid-19. Modus penyimpangan dalam kasus itu sebagian besar berupa pemotongan dana oleh oknum terhadap masyarakat yang berhak menerima.

"Penanganan penyimpangan bansos keseluruhan ada 7 kasus yakni ditangani penyidik Polda dan Polres," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Komisaris Besar (Kombes) Sunarto di Pekanbaru, Kamis (16/7).

Ia menjelaskan, untuk kasus yang ditangani penyidik Polda Riau yaitu BLT Dana Desa Darul Aman Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dalam kasus itu, bantuan yang seharusnya dibagikan kepada 125 kepala keluarga (KK) oleh perangkat desa dibagikan kepada 250 KK. Saat ini uang BLT sudah ditarik kembali dan disalurkan kepada yang terdaftar. Sedangkan yang belum terdaftar sudah dilaksanakan tahap verifikasi oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Kemudian BLT Dana Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Ada 19 KK yang bantuannya dipotong oleh Ketua RT dan dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima BLT. Saat ini sudah ditindaklanjuti melalui Inspektorat Kabupaten Kampar dengan menarik kembali BLT dan diserahkan kepada yang sudah terdaftar serta mengajukan daftar nama masyarakat yang belum termasuk daftar penerima atau tahap verifikasi.

Selanjutnya, untuk kasus yang ditangani penyidik Polres Rokan Hulu yaitu BLT dana Desa Sangkur Indah, Kecamatan Pagaran Tapah. Seharusnya penerima BLT sebanyak 144 KK,namun nhanya dibagikan kepada 213 KK. Saat ini kasus tersebut sedang dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Rokan.

Sedangkan penyidik Polres Rokan Hilir menangani BLT Dana Desa Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam. Dalam kasus ini, kepala desa memotong dana bansos Rp300 ribu yang seharusnya Rp600 ribu. Dana potongan dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata. Saat ini uang tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat yang tercantum sebagai penerima, dan yang belum terdata sebagai penerima sudah diusulkan. 

Kemudian BLT Dana Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau, terjadi komplain tentang adanya masyarakat yang belum menerima BLT. Faktanya masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar sebagai penerima bantuan. Saat ini sudah diusulkan nama-nama dimaksud dan dalam tahap verifikasi oleh pihak Pemkab Rokan Hilir.

Selanjutnya BLT Dana Desa Bahan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, ditemukan adanya penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran yakni istri PNS menerima BLT. Saat ini dana tersebut sudah ditarik kembali melalui inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan diperuntukan untuk yang berhak.

Adapun kasus yang ditangani penyidik Polres Kuantan Singingi yaitu BLT Dana Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar. Dalam kasus itu, kepala desa meminta uang kepada sebagian penerima BLT setelah bantuan disalurkan. Saat ini masih proses penyelidikan.

baca juga: Bansos PSBB Tahap II Kota Pekanbaru Gunakan Data RT/RW

"Secara umum disampaikan modus penyimpangan yang terjadi adalah adanya pemotongan BLT atau bansos dikarenakan adanya masyarakat yang belum masuk daftar penerima BLT atau bansos saat penyerahan. Saat ini sudah ada pengajuan terhadap masyarakat yang belum masuk daftar untuk kemudian diverifikasi oleh pihak pemerintah daerah," jelas Sunarto.

Ia menambahkan, sebanyak 6 kasus penanganannya bekerjasama dengan APIP Inspektorat Kabupaten. Sedangkan 1 kasus yakni Polres Kuantan Singingi masih dalam proses penyelidikan.(OL-3)