Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Pusat Statistik Sumatra Selatan mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut meningkat dalam enam bulan terakhir. Kepala BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih menyatakan jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2020 mencapai 1.081,58 ribu orang.
Endang mengatakan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019 yang sebesar 1.067,16 ribu orang, artinya terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,10 persen poin atau setara dengan 14,42 ribu orang pada kurun Sepetember 2019-Maret 2020.
"Sementara jika dilihat dari periode Maret 2019-Maret 2020 atau selama satu tahun, maka terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,05%persen dari 12,71%. Namun, berdasarkan angka, jumlah penduduk miskinnya bertambah 7,84 ribu orang dari 1.073,74 ribu orang," kata dia.
Baca juga: Ombudsman Minta Setop Tambang Ilegal di Sulteng
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan sinergisitas pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatra Selatan agar angka kemiskinan menurun lebih cepat sesuai dengan yang diharapkan.
Ditambahkannya, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 adalah sebesar 12,19% turun menjadi 11,94% pada September 2019 dan naik lagi menjadi 12,16% pada Maret 2020.
Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 13,02% pada Maret 2019 menjadi 12,93% pada September 2019 dan naik menjadi 12,96% pada Maret 2020.
"Peranan kelompok makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) Maret 2020 tercatat sebesar 74,49% persen, sedikit menurun dibandingkan kondisi September 2019 yang sebesar 74,71% dan 74,56% kondisi Maret 2019," papar Endang.
Ia menjelaskan, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, roti, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), cabe merah, dan bawang merah.
"Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan mandi dan kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, Endang menambahkan, pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan.
"Jumlah dan persentase penduduk miskin diharapkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun tetapi pada periode 2011-2020, jumlah dan
persentase penduduk di Provinsi Sumsel mengalami fluktuasi," tandasnya. (H-3)
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved