Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DINAS Pendidikan Kota Padang akhirnya menarik Lembaran Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris kelas VIII SMP Padang yang bersampulkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.
Sebagaimana diketahui, Mahyeldi saat ini tengah diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020.
Hal ini kemudian memicu polemik di Padang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan penarikan buku LKS Bahasa Inggris kelas VIII SMP Padang.
Hal ini dilakukan karena buku tersebut dicetak oleh inisiatif guru-guru mata pelajaran dengan sampul yang tidak semestinya.
"Sudah kita intruksikan untuk penarikannya, buku itu di luar kontrol kita itu. Kita tidak tahu berapa jumlah bukunya, mereka yang bikin, inisiatif para guru-guru mata pelajaran Bahasa Inggris," kata Habibul Fuadi, Rabu (15/7).
Habibul Fuadi sudah memerintahakan para guru untuk penarikan buku
tersebut. Kemudian diganti dengan sampul yang lainnya. Buku LKS biasa dibuat oleh kelompok guru mata pelajaran dengan foto sampul sesuka mereka.
"Biasanya guru bikin (buku) setiap semester itu, cuma biasanya fotonya suka-suka mereka, yang menurut mereka baguslah. Sebenarnya tidak masalah, foto Pak Wali Kota orang kok, cuma kita tidak ingin gaduh juga, nanti ditafsirkan lain," pungkasnya. (OL-8)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved