Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WAKIL Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, mengeluhkan pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dianggap membebani keuangan daerah. Terutama di masa pandemi covid-19.
Musa berharap tidak ada lagi PMI yang berangkat ke luar negeri, khususnya Malaysia, secara ilegal.
"Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi TKI di luar negeri dan menjadi korban trafficking, juga menjadi beban pemerintah daerah dalam proses pemulangannya," ujar Musa, Sabtu (11/7).
Baca juga: Terus Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 34.719 Orang
Dia mengungkapkan ada beban anggaran yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk memulangkan PMI dari Malaysia dan negara lain akibat pandemi.
Oleh karena itu, Musa meminta pihak imigrasi lebih selektif dalam pengawasan. Sehingga, tidak ada lagi PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Pengawasan juga perlu menyasar jalur tikus.
Selama pandemi covid-19, Sumut menjadi pintu masuk beberapa gelombang pemulangan PMI ilegal. Pada pekan pertama Mei, Sumut menerima kedatangan PMI dari Malaysia sebanyak 2.200 orang.
PMI yang tiba di Sumut harus menjalani protokol pencegahan covid-19, termasuk rapid test. Kemudian, moda transportasi dari pelabuhan menuju lokasi karantina harus disemprot cairan disinfektan.
Baca juga: Akibat Pandemi, PMI Takut Tidak Punya Masa Depan
Pemprov Sumut juga mendata ulang PMI sebelum dipulangkan ke daerah asal. Berikut, komunikasi dengan pemerintah daerah asal PMI. Sebab sebagian PMI yang tiba di Sumut berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Bali dan Kalimantan.
Setelah tiba di Sumut, PMI diwajibkan karantina selama 14 hari. Begitu dinyatakan negatif covid-19, mereka diizinkan kembali ke daerah asal.
Pada pekan kedua April, Sumut juga menangani kedatangan sekitar 600 PMI yang dipulangkan dari Malaysia. Pemulangan Gugus Tugas Covid-19 Sumut bersama BP3TKI dan TNI AU.(OL-11)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy membuka secara resmi kegiatan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (2/4)
Tingkat kemiskinan Sumsel pada September 2022 menurun menjadi 11,9 persen dan merupakan laju penurunan tertinggi secara nasional.
Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal.
Sesuai janji, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Hari ini KPK memanggil tiga penyelenggara negara dari tiga pemda untuk klarifikasi LHKPN.
Pemprov Lampung memastikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim akan memenuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved