WAKIL Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, mengeluhkan pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dianggap membebani keuangan daerah. Terutama di masa pandemi covid-19.
Musa berharap tidak ada lagi PMI yang berangkat ke luar negeri, khususnya Malaysia, secara ilegal.
"Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi TKI di luar negeri dan menjadi korban trafficking, juga menjadi beban pemerintah daerah dalam proses pemulangannya," ujar Musa, Sabtu (11/7).
Baca juga: Terus Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 34.719 Orang
Dia mengungkapkan ada beban anggaran yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk memulangkan PMI dari Malaysia dan negara lain akibat pandemi.
Oleh karena itu, Musa meminta pihak imigrasi lebih selektif dalam pengawasan. Sehingga, tidak ada lagi PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Pengawasan juga perlu menyasar jalur tikus.
Selama pandemi covid-19, Sumut menjadi pintu masuk beberapa gelombang pemulangan PMI ilegal. Pada pekan pertama Mei, Sumut menerima kedatangan PMI dari Malaysia sebanyak 2.200 orang.
PMI yang tiba di Sumut harus menjalani protokol pencegahan covid-19, termasuk rapid test. Kemudian, moda transportasi dari pelabuhan menuju lokasi karantina harus disemprot cairan disinfektan.
Baca juga: Akibat Pandemi, PMI Takut Tidak Punya Masa Depan
Pemprov Sumut juga mendata ulang PMI sebelum dipulangkan ke daerah asal. Berikut, komunikasi dengan pemerintah daerah asal PMI. Sebab sebagian PMI yang tiba di Sumut berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Bali dan Kalimantan.
Setelah tiba di Sumut, PMI diwajibkan karantina selama 14 hari. Begitu dinyatakan negatif covid-19, mereka diizinkan kembali ke daerah asal.
Pada pekan kedua April, Sumut juga menangani kedatangan sekitar 600 PMI yang dipulangkan dari Malaysia. Pemulangan Gugus Tugas Covid-19 Sumut bersama BP3TKI dan TNI AU.(OL-11)
